EkonomiHeadline

Soal Rencana Holding Migas Kaltara Jaya, Begini Jawaban Pemprov atas Pandangan Umum Dewan

TANJUNG SELOR – Semua fraksi di DPRD Provinsi Kaltara dalam sidang paripurna sebelumnya, menerima dan bersedia membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya dalam pandangan umumnya.

Kali ini, Pemprov Kaltara memberi jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut dalam rapat paripurna ke-16 masa sidang II tahun 2021 yang digelar, Senin (7/6/2021) sore kemarin.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dalam rapat paripurna tersebut diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Ekonomi dan Pemerintahan, Taupan Majid.

Pertama, ia menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra yang menggarisbawahi penekanan penulisan atau legal dtafting dan turunan peraturan pelaksanaan perda ke depan.

“Kita akan terus berupaya lebih baik dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. Dan saran Fraksi Gerindra terkait peraturan pelaksanaannya, akan kami bahas lebih lanjut dengan OPD teknis,” kata Taupan Majid.

Kedua, ia menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Fraksi Aman Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan.

Baca juga:
PT Migas Kaltara Jaya Terancam Gagal jadi Holding, Tawaran Saham Lain Pun di Ujung Tanduk
Migas Kaltara Jaya Siap Ikuti Pengalihan PI WK Nunukan, Soal Dana Talangan Tergantung Negosiasi
Ada Potensi Saham PI 10 Persen WK Nunukan Ikut Keciprat ke Kabupaten/Kota
Dirombak Jadi Holding, Sudikah PT Migas Kaltara Jaya?

Taupan mengapresiasi pandangan dua fraksi tersebut yang mengharapkan agar beberapa klausul pasal dalam raperda itu ditambahkan terkait penentuan penawaran participating interest (PI) 10 persen dan menambah wilayah kerja (WK) migas.

“Selain itu, poin pentingnya adalah membentuk anak perusahaan untuk mengelola WK lainnya. Hal-hal substansial ini akan kita rapatkan lebih mendalam lagi di pembahasan selanjutnya,” tuturnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Hanura yang sebelumnya meminta penjelasan kinerja dalam menghitung laba maupun rugi tahunan, PI 10 persen, dan cakupan WK, Taupan membeberkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltara PT Migas Kaltara Jaya yang menangani PI 10 persen itu belum cukup optimal karena belum terealisasinya pendapatan.

“Sejauh ini belum menghasilkan profit. Namun BUMD itu dalam tahap negosiasi dengan PHENC (Pertamina Hulu Energi Nunukan Company) sebagai pihak yang akan melakukan eksploitasi di WK Nunukan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi, PI 10 persen mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada WK Migas.

“Terkait cakupan WK Nunukan maupun WK yang lain yang diakomodir dalam raperda yang sedang kita bahas ini akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya,” papar Taupan. (*)

Penulis: Wil
Editor: Wil

Tags

Related Articles

Back to top button
Close