Headline

Disanksi Kode Etik oleh DKPP, KPU Kaltara Buka Suara, Begini Tanggapannya

TANJUNG SELOR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sejatinya telah memutuskan Ketua dan Anggota KPU Kaltara serta Ketua dan Anggota Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu berdasarkan Putusan Nomor 79-PKE-DKPP/II/2021.

KPU Kaltara melalui Ketuanya, Suryanata Al Islami pun buka suara. Ia berujar, KPU Kaltara secara kelembagaan menghormati yang sudah menjadi putusan DKPP.

“Namun kami juga harus tegaskan kembali bahwa putusan yang kami sudah buat juga sudah didasari oleh Peraturan KPU, juknis, dan lain sebagainya,” kata Suryanata Al Islami kepada pewarta di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (3/6/2021).

“Jadi apapun itu tentu kami hormati apa yang menjadi keputusan DKPP,” tambahnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, mantan Ketua KPU Bulungan ini sudah meminta jajaran KPU baik di KPU Provinsi Kaltara maupun di kabupaten/kota tetap menjaga soliditas.

Ia tegaskan, integritas sebagai penyelenggara pemilu khususnya saat seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2020 kemarin menjadi bagian yang paling dikedepankan jajarannya.

“Tidak ada tawar-menawar dengan integritas. Sehingga kami tegaskan kembali bahwa apa yang sudah kami lakukan sudah sesuai dengan integritas penyelenggaraan pemilu yang kami pedomani,” tuturnya.

Namun, KPU Kaltara kata Suryanata menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk melakukan evaluasi.

“Tentu apa yang sudah kami lakukan, sudah yang terbaik. Kami akan terus memperbaiki lagi,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Putusan Nomor 79-PKE-DKPP/II/2021 DKPP RI menyimpulkan bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut, DKPP memutuskan 6 poin putusan, yakni:

  1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Suryanata Al Islami selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, Teradu II Teguh Dwi Subagyo, Teradu III Maimunah, Teradu IV Gamaliel Hirung Ding, dan Teradu V Hariyadi Hamid masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VI Suryani selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Teradu VII Fadliansyah, Teradu VIII Sulaiman, Teradu IX Rustam Akif, dan Teradu X Arif Rochman masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
  5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
  6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 Anggota DKPP yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu 19 Mei 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Rabu 2 Juni 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

Untuk diketahui pula, Pengadu dalam hal ini Irianto Lambrie dan Irwan Sabri melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan
pengaduan kepada DKPP dengan pokok aduannya bahwa pengaduan atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimatan Utara dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Teradu VI s.d Teradu X) karena telah tidak jujur, tidak akuntabel serta tidak profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, terkait Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf e dan f Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. (*)

Penulis: M04
Editor: Redaksi Kaltarabisnis.co

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close