EnergiHeadline
Trending

Direksi PT Migas Kaltara Jaya Sambut Baik Revisi Perda 2/2018, Ini Bocoran Anak Perusahaannya

TANJUNG SELOR – Direksi PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) menyambut baik berprosesnya revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan PT Migas Kaltara Jaya di DPRD.

Melalui Dirutnya, Poniti, mengatakan direksi BUMD Pemprov Kaltara itu Jumat pekan lalu sudah dipanggil dalam rangka koordinasi pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 itu.

“Raperda ini sangat-sangat ditunggu karena ini menjadi satu-satunya ketentuan yang bisa menjawab penawaran pengelolaan WK (Wilayah Kerja) migas yang masuk ke Kaltara,” kata Poniti melalui sambungan teleponnya kepada Kaltarabisnis.co, Kamis (10/6/2021).

Dibahasnya raperda itu menurutnya pula menjadi satu peluang bagi Kaltara untuk bisa mendapatkan hak Participating Interest (PI) 10 persen atau tidak.

“Kalau kami lepas penawaran atau gagal mendapatkan penawaran ini maka putus juga harapan daerah untuk mendapatkan hak PI itu. Karena kan penawaran itu diberikan kepada Pemprov. Nanti setelah pembukaan data room baru bisa dilihat apakah ada potensi kabupaten atau kota lain di Kaltara yang masuk dalam paparan reservoir WK,” paparnya.

“Sehingga momentum perubahan perda itu sangat kami tunggu agar kami juga bisa bergerak,” tambahnya.

Baca juga:
Soal Rencana Holding Migas Kaltara Jaya, Begini Jawaban Pemprov atas Pandangan Umum Dewan
BUMD Migas Kaltara Jaya Siap Ikuti Pengalihan PI WK Nunukan, Soal Dana Talangan Tergantung Negosiasi
Migas Kaltara Jaya Bagi Saham Sepersen ke Benuanta Kaltara Jaya

Berdasarkan jadwal progres dan rencana bisnis yang sudah disusun PT Migas Kaltara Jaya, sudah molor kurang lebih setahun.

“Itu waktu yang cukup panjang. Dari kami diangkat sampai sekarang, kami sudah ter-delay setahun,” sebutnya.

Terlepas berprosesnya perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018, PT Migas Kaltara Jaya klaimnya tetap bergerak menjalankan progres sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018.

“Artinya kalau perubahan raperda ini sudah dirampungkan tahun lalu, kami bisa lebih cepat. Tetapi ini delay satu tahun. Maka untuk menjawab WK lain yang masuk, diperlukan anak perusahaan,” ujarnya.

“Apabila kami PT Migas Kaltara Jaya sebagai pengelola WK Nunukan maka Pemprov harus membentuk BUMD baru. Itu yang kita inginkan bersama menjawab penawaran yang ada. Karena penawaran yang ada ini sudah deadline semua,” paparnya.

Sedikitnya kata Poniti bakal ada 4 anak usaha berbentuk perseroan daerah yang mesti dibentuk. Masing-masing untuk menangani atau memayungi PI di WK Seimanggaris, WK Bengara, WK Tarakan, dan WK Tarakan Offshore

“Dengan pengesahan perubahan perda itu nanti maka kami BUMD PT Migas Kaltara Jaya diberikan wewenang membentuk PPD (perusahaan perseroan daerah). Otomatis nanti ada nama-nama PT, itu akan dilihat dari keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),” kata Poniti. (*)

Penulis: M04
Editor: Wil

Tags

Related Articles

Back to top button
Close