HeadlineLocal

Alih Fungsi Lahan Hutan untuk Pusat Pemerintahan Tana Tidung Diusul Pemprov ke Menteri LHK, Segini Luasnya

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mengusulkan alih fungsi lahan yang berstatus hutan seluas ratusan ribu hektare agar menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH).

Dari 600 ribuan hektare lahan yang diusulkan beralih status, termasuk di dalamnya untuk peruntukan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

“Tana Tidung (Pemkab) kan tidak punya lahan nih. Mereka mengusulkan wilayah di sekitar Bundaran HU kurang lebih 400 hektare untuk diubah kawasan,” kata Panji Agung, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara saat disua di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).

Kabupaten Tana Tidung melalui Pemprov Kaltara pada tahun 2020 kemarin mengusulkan perubahan kawasan hutan dengan total kurang lebih 76,5 ribu hektare yang peruntukannya untuk mengakomodir masyarakat terpencil, peningkatan pendapatan asli daerah, penanganan dampak lingkungan hidup, dan kepentingan ketahanan pangan.

Tahun ini Tana Tidung kembali mengusulkan penambahan peruntukan dan fungsi kawasan seluas 17,6 ribu hektare.

Panji Agung, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara.

“Kalau tidak salah di lokasi itu (Bundaran HU) masuk konsensi PT Adindo. Tinggal diusulkan di Menteri untuk dibahas agar SK-nya keluar. Jika sudah ada SK Menteri, sudah tidak menjadi kawasan hutan yang masuk dalam wilayah konsesi Adindo. Setelah itu baru Pemkab Tana Tidung bisa bangun pusat pemerintahannya. Dan saat ini mereka (Pemkab) tengah mempersiapkannya,” ujarnya.

Ia optimistis alih fungsi status kawasan hutan menjadi APL bisa tuntas tahun ini dengan terbitnya SK Menteri LHK.

“Paling lama akhir tahun itu sudah terbit SK-nya. Dengan begitu, tahun depan Pemkab Tana Tidung sudah bisa membangun,” ujarnya.

Kabupaten/kota lainnya di Kaltara pun masing-masing mengusulkan penambahan peruntukan dan fungsi kawasan baik tahun 2020 kemarin maupun tambahan perubahan usulan pada tahun 2021.

Totalnya yang diusulkan Pemprov Kaltara dari rekapitulasi usulan lima kabupaten/kota mencapai 760.178 hektare. Sedang tambahan usulan tahun 2021 ini seluas 321.022,55 hektare.

Kata Panji Agung, Gubernur Zainal A Paliwang telah mengajukan kembali usulan tambahan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut kepada Menteri LHK melalui surat tertanggal 5 April 2021.

Usulan tambahan itu juga mencakup penyesuaian dan penyelarasan peruntukan terhadap visi misi kepala daerah 2021-2024. (*)

Penulis: M07
Editor: Redaksi

Tags

Related Articles

Back to top button
Close