OPINI
Trending

OPINI – Memahami Kemiskinan dan Ketimpangan di Kalimantan Utara

Penulis : Faris Lahudin, S.Tr.Stat
Staf BPS Provinsi Kalimantan Utara

Faris Lahudin, S.Tr.Stat

Kemiskinan merupakan topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Konsep mengenai kemiskinan sendiri bermacam-macam dengan berbagai metode penghitungannya masing-masing.

Di Indonesia, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang mengeluarkan angka kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Yang mana garis kemiskinan itu sendiri adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kebutuhan pokok non makanan ini diwakili oleh  51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Bulan lalu BPS telah merilis angka kemiskinan September 2020. Dari rilis tersebut diketahui angka kemiskinan Indonesia 10,19 persen, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara sendiri 7,41 persen. Baik secara nasional maupun Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan dengan angka pada Maret 2020, secara nasional angka kemiskinan naik 0,41 persen poin dan di Kalimantan Utara naik 0,61 persen poin. Meskipun persentase penduduk miskin Kalimantan Utara masih di bawah angka nasional, namun kenaikan ini juga perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Garis kemiskinan yang dijadikan patokan seseorang dikatakan miskin pun mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2020 garis kemiskinan Kalimantan Utara Rp 681.035 per kapita/bulan menjadi Rp 694.964 per kapita/bulan pada September 2020.

Selain itu, garis kemiskinan di Kalimantan Utara jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, menduduki peringkat tertinggi kedua setelah Bangka Belitung. Ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki biaya hidup yang cukup tinggi. Tentunya biaya hidup yang tinggi ini apabila tidak diikuti dengan pendapatan yang tinggi juga maka dapat menyebabkan naiknya kemiskinan.

Naiknya persentase penduduk miskin ini juga sedikit banyak diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar provinsi lain yang padat penduduk, namun berbagai kebijakan mulai dari nasional hingga daerah provinsi Kalimantan Utara sendiri tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

Daerah perkotaan menjadi daerah yang paling terdampak Covid-19. Seperti di Kota Tarakan, dari awal pandemi hingga sekarang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah beberapa kali dilakukan yang berimbas pada ruang gerak masyarakat menjadi terbatas.

Adanya jam malam di beberapa daerah, pembatasan transportasi umum, penjagaan ketat keluar masuk daerah, hingga yang terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Alhasil sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, mengalami kekurangan jam kerja, hingga kekurangan pendapatan. Hal tersebut menyebabkan efek domino ke berbagai lapisan ekonomi masyarakat.

Naiknya angka kemiskinan ini berbanding lurus dengan naiknya angka pengangguran. Berdasarkan rilis ketenagakerjaan dari BPS, pada bulan Agustus 2020 tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,97 persen, naik 0,48 persen poin dari Agustus 2019 yang sebesar 4,49 persen.

Naiknya TPT ini dapat diartikan bahwa penduduk usia kerja yang tidak memiliki penghasilan semakin besar. Pada rilis ketenagakerjaan tersebut juga dapat dilihat bagaimana Covid-19 mempengaruhi sektor ketenagakerjaan masyarakat. Pada bulan Agustus 2020 terdapat 13,67 persen penduduk usia kerja terdampak Covid-19.

Dari penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut 4,42 persen di antaranya menjadi pengangguran, 1,60 persen menjadi bukan angkatan kerja, 5,97 persen menjadi sementara tidak bekerja, dan 88,01 persen mengalami pengurangan jam kerja. Meskipun dari segi persentase tidak terlalu besar, namun bagi masyarakat yang terdampak akan terasa bagaimana pengaruhnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kenaikan angka kemiskinan ini juga diiringi dengan naiknya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kalimantan Utara naik dari 0,839 pada bulan Maret 2020 menjadi 0,859 pada bulan September 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,169 menjadi 0,186 pada bulan September 2020. Hal ini berarti penduduk miskin di Kalimantan Utara semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri semakin besar.

Selain itu, pada rilis kemiskinan tersebut diketahui bahwa gini ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan di Kalimantan Utara naik tipis dari 0,292 pada bulan Maret 2020 menjadi 0,300 pada bulan September 2020. Kategori ini masih tergolong rendah (di bawah 0,4) akan tetapi kenaikan ini juga patut menjadi perhatian, karena apabila dilihat dari wilayah tempat tinggal justru daerah perdesaan maupun perkotaan sama-sama mengalami penurunan dari Maret 2020 menjadi 0,285 atau turun 0,004 poin untuk daerah perdesaan dan 0,278 atau turun 0,001 poin untuk daerah perkotaan.

Ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan ini juga tercermin dari struktur pendidikan penduduk yang bekerja. Di daerah perdesaan, penduduk yang bekerja masih sangat didominasi oleh penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan persentase 43,06 persen.

Angka tersebut masih sangat besar jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya 28,35 persen. Pada daerah perkotaan penduduk yang bekerja sudah didominasi oleh lulusan SMA/SMK dengan persentase 38,57 persen.

Status pendidikan itu memiliki hubungan yang erat dengan besaran pendapatan. Apabila semakin tinggi status pendidikan seseorang maka cenderung akan memiliki pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki status pendidikan rendah. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari ketimpangan pendapatan antara penduduk perkotaan dan perdesaan.

Masalah kemiskinan dan ketimpangan tentu tidak berhenti sampai di sini. Jika dibedah lebih dalam lagi maka terdapat berbagai macam turunan masalah yang ditimbulkan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Penyebabnya pun terdiri dari berbagai macam sumber. Pendapatan, pekerjaan, status pendidikan hanya segelintir masalah dari sekian banyak aspek penyebab kemiskinan.

Untuk itu perlu peran berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah sendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ini. Tentu kita berharap agar program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera. (*)

Penyunting: Kaltarabisnis.co

Tags
Back to top button
Close