Headline
Trending

Tanjung Selor Jadi Kawasan Khusus atau DOB? Utusan Tito Karnavian Ungkap Bocorannya

KALTARABISNIS.CO – Pasca Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pembangunan ibu kota Provinsi Kaltara, sudah dua hari ini staf Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Tim itu beranggotakan Staf Khusus Mendagri beserta jajaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otda, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan Biro Hukum.

Rabu (31/3/2021), Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kaltara itu bertemu sejumlah tokoh masyarakat di Tanjung Selor di ruang rapat gubernuran. Rapat dipandu Sekprov Kaltara Suriansyah. Di rapat ini, mayoritas tokoh masyarakat mengharapkan percepatan pemekaran Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru (DOB) Kota.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Edison Siagian menjelaskan ada sejumlah skema langkah yang dapat ditempuh untuk memekarkan Tanjung Selor sesuai harapan para tokoh dan masyarakat Tanjung Selor umumnya.

“Itu bisa melalui top down. Itu butuh afirmative policy. Kami sangat memahami itu. Masalahnya kita terbentur oleh tembok yang sangat besar (moratorium pemekaran daerah, red). Karena itu kami diutus ke sini mencari exit strategy terhadap tembok yang besar ini, tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia berlaku,” kata Edison, Rabu (31/3/2021).

Salah satu strategi jalan keluar yang ditawarkan tim itu adalah pembentukan Kawasan Khusus Tanjung Selor.

“Segera kita lakukan. Sementara tembok itu masih berdiri tegak, kita cari exit strategy-nya untuk sampai ke titik sana (DOB Tanjung Selor). Kita akan tindaklanjuti strategi Kawasan Khusus ini yaitu dengan datang ke OPD Pemprov dan OPD Pemkab Bulungan untuk mengetahui apa saja permasalahannya, pada titik mana yang bermasalah,” ujarnya.

Suasana rapat Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Kaltara di ruang rapat gubernuran, Rabu (31/3/2021). (KALTARABISNIS.CO)

Berdasarkan Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebut untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

“Itu mungkin sebagai salah satu exit strategy. Kami bukan kemudian menolak kehendak para tokoh-tokoh. Yang kami lakukan adalah mencari jalan keluar mana kira-kira yang pas sehingga ekonomi tetap terus bertumbuh, Tanjung Selor perkembangan ekonominya semakin membaik dengan strategi yang kita laksanakan dalam rencana-rencana aksi,” ujarnya.

Sekprov Kaltara Suriansyah menyatakan usulan pemekaran Tanjung Selor sebagai DOB sudah disampaikan kepada pemerintan dan DPR RI sejak lama. Di satu sisi Pemprov dan sebagian masyarakat juga memaklumi adanya moratorium pemekaran wilayah di Tanah Air.

Untuk itu ia harapkan Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kaltara bisa ikut mendorong perealisasian DOB Tanjung Selor sesuai harapan masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti kalau memungkinkan tetap pemekaran DOB baru Tanjung Selor. Tetapi kalau tidak bisa tercapai itu, harapan kami kita semua memperdalam dan membentuk Kawasan Khusus sebagai persiapan DOB sesuai yang ditawarkan tim dari Kemendagri,” kata Suriansyah.

Sekprov Kaltara, Suriansyah. (KALTARABISNIS.CO)

Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Kaltara diketuai oleh Sang Made Mahendra Jaya Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum.

Tim itu ditetapkan oleh Mendagri Tito Karnavian bersamaan dengan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang diketuai Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan.

Secara administratif, Tanjung Selor adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Lalu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara menyebut ‘Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan’.

Dan berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada 10 kota baru yang direncanakan pemerintah yakni Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

Pada Oktober 2018 silam, Presiden Joko widodo mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Muhammad Arfan

Tags

Related Articles

Back to top button
Close