Local
Trending

Jalur Ilegal di Perbatasan Kaltara Bisa Berimbas Infiltrasi Asing, Ini Komentar Kanwil Kemenkumham

KALTARABISNIS.CO – Potensi masuknya orang asing di Kaltara tanpa dokumen resmi dan melalui instansi Keimigrasian dianggap cukup tinggi. Hal itu dibenarkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim, Hendro Tri Prasetyo.

Potensi itu tidak terlepas banyaknya pintu-pintu masuk ilegal yang bersifat tradisional di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia maupun di wilayah pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

“Khususnya di Krayan, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik itu cukup banyak. Jalur-jalur tradisional itu sudah ada berpuluh-puluh tahun lalu. Mungkin di nenek moyang kita juga sudah ada hubungan antar negara itu sudah ada,” kata Hendro, Kamis (25/3/2021) kepada wartawan di Tanjung Selor.

Pintu-pintu masuk tradisional yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan titik masih eksis namun ilegal secara aturan keimigrasian dan perjanjian bilateral dua negara bertetangga.

“Secara perjanjian, mereka (warga dua negara bertetangga) diberikan fasilitas batas, semacam paspor tetapi hanya untuk penduduk perbatasan yang berlaku 10 kilometer dari titik nol. Seharusnya begitu, tetapi kenyatannya ada tindakan-tindakan yang tidak diakomodir oleh dokumen-dokumen resmi misalnya dengan paspor atau dengan dokumen lainnya,” katanya.

“Misalnya harusnya dia melakukan kegiatan itu di 10 kilometer dari titik nol, atau 10 batu (penyebutan di Malaysia), tetapi mereka melakukan kegiatan di luar itu,” ujarnya.

Berkenaan pelanggaran batas 10 kilometer dari titik nol itu, Kanwil Kemenkumham dapat memberikan sanksi berupa penangkapan dan atau pengusiran melalui deportasi.

“Ataupun kalau mereka melakukan pelanggaran tindak kriminal, kita tempatkan dulu di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim),” ujarnya.

Berkenaan masih adanya pintu-pintu masuk ilegal menurut Hendro memerlukan penguatan penegakan aturan hukum perundang-undangan khususnya keimigrasian. Perlu juga sinergitas kuat semua stakeholder utamanya yang tergabung dalam Tim Pengawas Orang Asing atau Tim PORA.

“Perlu keterbukaan dari masyarakat juga beserta upaya-upayanya untuk memberitahukan kepada cabaran kita setiap kedatangan orang-orang asing di daerah perbatasan itu,” ujarnya. (*)

Penulis: Muhamad Arfan
Editor: Muhammad Arfan

Tags

Related Articles

Back to top button
Close