ElectionHeadline
Trending

Zainal-Yansen sudah di Jakarta Jelang Pelantikan, Ini Daftar yang Boleh Masuk Istana

KALTARABISNIS.CO – Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang-Yansen TP dipastikan berlangsung 15 Januari di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo dipastikan akan melantik dan mengambil sumpah keduanya. Sejatinya, pergantian masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltara berakhir dan berawal 12 Februari.

Namun berkenaan libur Imlek, pemerintah (pusat) mengundur jadwal pelantikan ke tanggal 15 Februari 2020.

Insyaallah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB, Senin tanggal 15 nanti,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan melalui sambungan teleponnya kepada Kaltarabisnis.co, Kamis (11/2/2021) sore.

Baik Zainal Arifin Paliwang maupun Yansen TP dan keluarga kata Datu, sudah berada di Jakarta.

Datu Iqro Ramadhan

Sesuai standar keprotokolan, prosesi pelantikan di dalam Istana Negara, juga akan dihadiri oleh istri gubernur dan istri wakil gubernur terpilih serta masing-masing dua orang anaknya.

“Masing-masing hanya boleh dihadiri dua orang anak. Ketua DPRD juga akan menghadiri pelantikan. Karena berkenaan pandemi Covid-19, prosesnya akan melalui standar protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujarnya.

Pasca pelantikan nanti, Datu Iqro memastikan tidak ada perayaan seperti hajatan atau syukuran di Jakarta. (Baca juga: Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Bupati/Walikota Bedanya Apa? Ini Penjelasannya)

“Karena di Jakarta ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) skala mikro. Setiap pertemuan hanya dihadiri maksimal 20 orang,” sebutnya.

Sekprov Otomatis Isi Plh Gubernur

Bergesernya jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari tanggal 12 ke 15 Februari menyebabkan kekosongan posisi kepala daerah selama 3 hari.

Sebelumnya Datu Iqro mengkonfirmasi, berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri, Sekprov secara otomatis akan mengisi masa kekosongan tersebut dengan status pelaksana Harian (Plh) gubernur.

“Tidak perlu SK Mendagri,” kata Datu. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close