HeadlineInvesment
Trending

PT Migas Kaltara Jaya Terancam Gagal jadi Holding, Tawaran Saham Lain Pun di Ujung Tanduk

KALTARABISNIS.CO – Nasib perubahan/revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya (MKJ) masih terkatung-katung.

Sejatinya perubahan perda tersebut diproyeksikan agar PT MKJ menjadi perusahaan induk atau holding company beberapa anak usaha yang bergerak dalam kegiatan industri hulu migas yang ditawarkan kontraktor kepada Pemprov Kaltara melalui skema Participating Interest (PI) 10 persen.

PI 10 persen adalah besaran maksimal sepuluh persen PI pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 4 Perda Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan, PT MKJ memiliki kegiatan usaha meliputi kegiatan pengelolaan migas baik pada fase eksplorasi maupun eksploitasi, termasuk pengelolaan hasil dari pendapatan kepesertaan saham di WK Nunukan.

WK Nunukan merupakan wilayah hukum pertambangan migas yang berada di lepas pantai Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Poniti, Dirut Perseroan Daerah, PT Migas Kaltara Jaya. (NB: Foto diabadikan sebelum pandemi Covid-19)

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 telah dibahas oleh Pemprov bersama DPRD, yang substansinya menjadikan PT MKJ sebagai perusahaan BUMD berbentuk holding. Draf revisi perda tersebut yang tahapannya tinggal pengesahan di akhir tahun 2020 kemarin, belum masuk prioritas untuk dijadwalkan pengesahannya di tahun 2021 ini.

Untuk diketahui, dalam draft revisi atau Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 sejatinya terdapat penghapusan dan perubahan beberapa bunyi pasal. Salah satunya, ketentuan Pasal 8 “Kepemilikan saham pemerintah daerah di WK Nunukan tidak boleh dikurangi nilainya termasuk mengakuisisi saham di luar WK Nunukan” diubah sehingga berbunyi “Perseroan dapat membentuk anak perusahaan untuk mengelola WK Migas lainnya di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan keputusan RUPS”.

“Kemarin dari Biro Ekonomi juga komunikasikan dengan DPRD. Sebab dari 3 raperda yang akan disahkan kemarin, baru 2 yang keluar BAP-nya. Revisi Perda PT MKJ saja yang belum keluar. Sempat dimediasi Sekprov di sekitar tanggal 30 Desember 2020, tetapi belum ada titik temu,” kata Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya, Poniti kepada Kaltarabisnis.co, Jumat (5/2/2021).

Dampaknya, tiga penawaran PI 10 persen dari SKK Migas terancam gagal sampai ke tahap kontrak kerja sama. Yaitu penawaran PI WK Bengara I, WK tarakan Offshore, dan WK Seimanggaris. Sebab, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran P1 10 Persen pada WK Migas, BUMD yang ditawarkan PI statusnya wajib disahkan melalui Perda dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan PI.

“Jadi kami tidak bisa menjawab tiga penawaran baru yang masuk. Karena belum memiliki tiga BUMD baru yang disahkan melalui perda. Makanya revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 didorong agar PT MKJ berbentuk holding. Dengan begitu, tidak perlu lagi membuat tiga perda baru. Cukup substansinya ditambahkan di dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 itu,” tuturnya.

Kata Poniti, SKK Migas telah dua kali mengingatkan agar tiga penawaran baru yang masuk segera ditindaklanjuti.

“Tahun 2017 dan terakhir tahun 2020 kemarin. Kami tidak bisa jawab, karena memang tidak ada kewenangan untuk PT MKJ. Sebab yang diatur di perda yang ada hanya PT MKJ,” jelasnya.

Terkatung-katungnya pengesahan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 membuat PT MKJ melakukan efisiensi operasional kantor dan karyawan.

BUMD Pemprov ini juga meminta modal dasar perseroan sebesar Rp 10 miliar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 2018 disalurkan menyeluruh, agar kegiatan inti seperti tahap negosiasi dengan PT Pertamina Hulu Energy Nunukan Company (PHENC) selaku kontaktor WK Nunukan dan pembukaan data room dapat dilakukan.

“Modal dasar yang disalurkan ke kami baru 50 persen. Kemarin dari hasil pembicaraan, kami meminta sesuai modal yang diberikan, agar ditempatkan full untuk menunjang tahapan menuju kontrak kerja sama dengan PHENC,” ujarnya.

“Terakhir hasil komunikasi kami dengan PHENC, di WK Nunukan akan mulai berproduksi pada tahun 2025. Dalam hal revisi perda ini, kita perlu mengutamakan hak privilege untuk masyarakat Kaltara,” ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close