Local
Trending

Tok, Perubahan Hari Jadi dan Lambang Kaltara Segera Dibahas

KALTARABISNIS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajukan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif untuk dibahas pada program pembentukan perda (propempreda) tahun 2021 ini. Adapun Pemprov Kaltara mengajukan 6 (enam) raperda prakarsanya.

Raperda yang diajukan DPRD adalah Raparda tentang Hari Jadi Kaltara, Raperda tentang Lambang Daerah Kaltara, dan Raperda tentang Koperasi.

“Penyusunan Raperda Hari Jadi dan Raperda Lambang Daerah memantapkan jati diri dan landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan,” kata Syamsuddin Arfah, Ketua Bapemperda DPRD Kaltara dalam penyampaian nota pengantar sejumlah raperda di DPRD Kaltara, Senin (8/2/2021).

“Pilihan menggunakan peraturan daerah dikarenakan bahwa penentuan tentang hari jadi perlu disepakati oleh seluruh elemen masyarakat yang diwakili oleh DPRD dan unsur pemerintah daerah yaitu oleh kepala daerah,” tambahnya.

Adapun hari jadi dan lambang daerah Provinsi Kaltara masih diatur oleh Peraturan Gubernur masing-masing Pergub Kaltara Nomor 4 Tahun 2019 dan Pergub Kaltara Nomor 4 Tahun 2014.

Perihal Raperda tentang Koperasi, Syamsuddin Arfah menjabarkan, dari 747 koperasi di Kaltara, hanya 474 yang sehat. Sebanyak 273 koperasi tidak sehat.

“Dari koperasi sehat yang jumlahnya 474 ini ternyata yang telah bersertifikat itu cuma ada 70 koperasi,” sebutnya.

Dari koperasi yang aktif, bisnis utamanya adalah simpan pinjam dan didominasi oleh koperasi pegawai atau karyawan.

“Namun paradigmanya juga menyempit yaitu memaksimalkan usaha yang sesungguhnya bukan tujuan utama koperasi,” katanya.

Berbagai model yang dikembangkan tersebut menurutnya mengindikasikan adanya persoalan dalam perkoperasian di Provinsi Kaltara.

“Persoalan utamanya adalah lemahnya kelembagaan, lemahnya kapasitas usaha, dan tidak adanya aturan main atau regulasi. Untuk itu DPRD menginisiasi adanya regulasi perkoperasian khusus di Kaltara,” ujarnya.

Adapun raperda prakarsa yang diajukan Pemprov Kaltara yakni Raperda Retribusi Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan; Raperda Tarif Transportasi Ambulance Air Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara; Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Umum; Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jasa Usaha; Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kaltara.

Filosofi Burung Enggang

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris juga membeberkan pentingnya memasukkan simbol burung enggang ke dalam logo Provinsi Kaltara.

Menurut politisi PDIP ini, burung enggang merupakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan serta melambangkan perdamaian dan persatuan.

Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris

“Sayapnya yang tebal dapat kita maknai sebagai pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Ekornya yang panjang menandakan kemakmuran,” ujarnya.

Burung enggang juga melambangkan kesetiaan dan tanggungjawab yang diharapkan bisa menjadi contoh semua masyarakat dan pemangku kebijakan di Kaltara.

“Dan yang terpenting pula, bahwa burung enggang adalah satwa yang dilindungi,” kata Norhayati. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close