HeadlineLocal
Trending

Kemenag Kaltara segera Bangun Gedung di KBM, tapi Izin Prinsip Presiden belum Keluar

KALTARABISNIS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak enam bulan lalu menyodorkan usulan dana pembangunan gedung Kanwil Kemenag kepada Menteri Agama.

Usulan dana yang disodor kurang lebih Rp 60 miliar rupiah. Sekitar Rp 40 miliar lebih dana bakal digunakan untuk membangun gedung kantor di lahan seluas 4.000,69 meter persegi di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor hibah dari Pemprov Kaltara. Sisanya akan dipakai untuk proses pematangan dan kegiatan lainnya.

“Usulan sudah 6 bulan yang lalu kami sampaikan. Anggaran sudah siap semuanya. Terserah nanti pusat seperti apa. Kita ingin kantor kami representatif ke depan,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag Provinsi Kaltara, Suriansyah, Selasa (9/2/2020).

Izin Prinsip pembangunan gedung kantor di KBM Tanjung Selor saat ini prosesnya bergulir di Sekretariat Negara.

“Kami masih terkendala di situ soal regulasi untuk regulasi Izin Prinsip dari Presiden. Untuk itu kami harap Pak Gubernur membuat permohonan kepada Presiden agar Izin Prinsip itu keluar,” kata Suriansyah.

Perihal lahan 4.000,69 meter persegi yang didapat dari hibah Pemprov Kaltara, kata Suriansyah sejatinya belum cukup luas.

“Untuk gedung, itu cukup. Tetapi perkembangan ke depan kita bisa membuat beberapa pengembangan, perumahan pegawai, termasuk fasilitas pelayanan haji. Tetapi secara umum, kami berterimakasih atas hibah lahan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara melalui Gubernur Irianto Lambrie menyerahkan hibah lahan kavling di KBM Tanjung Selor kepada instansi vertikal Kanwil Kemenag Provinsi Kaltara, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Selasa (9/2/2021).

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah itu dilaksanakan antara Gubernur Irianto Lambrie bersama pimpinan ketiga instansi vertikal tersebut.
Masing-masing instansi penerima hibah mendapatkan bidang tanah seluas kurang lebih 4.000,69 meter persegi. Perolehan nilainya mencapai Rp 224.198.060.

Instansi penerima hibah diminta melaksanakan pembangunan fisik gedung selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditandatanganinya NPHD.

“Itu dapat diperpanjang satu kali paling lama 2 tahun,” ujar Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Ditegaskan pula dalam NPHD, apabila pelaksanaan pembangunan oleh penerima hibah tidak dapat terlaksana maka perjanjian hibah tersebut akan batal dengan sendirinya dan penguasaan lahan kembali kepada Pemprov Kaltara.

“Jadi mulai sekarang, silakan segera mengusulkan anggaran pembangunan fisik kantornya kepada kementerian masing-masing,” kata Irianto. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close