HeadlineKeuangan
Trending

Badan Hukumnya Berubah, BPR Bulungan Siap Ekspansi Bisnis Lebih Luas

KALTARABISNIS.CO – Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bulungan berubah dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi PT BPR Bank Bulungan (Perusahaan Perseroan Daerah/Perseroda).

Perubahan status badan hukum diharapkan bisa meningkatkan daya saing BPR Bulungan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global. Termasuk dalam rangka perluasan cakupan wilayah pelayanan dan produk usaha serta peningkatan permodalan.

“Inilah upaya menjadikan BPR menjadi pendorong ekonomi. Dengan status menjadi PT, keleluasaan dari sisi usaha, dari sisi kelembagaan, dan modal itu akan mampu bersaing,” tutur Direktur Utama BPR Bulungan, Lenny Marlina kepada Kaltarabisnis.co, baru-baru ini.

BPR Bulungan sejauh ini telah disuntik modal oleh Pemkab Bulungan sebesar Rp 35 miliar. Kata Lenny, penyertaan tersebut tidak lantas sekaligus disetorkan oleh Pemkab Bulungan.

“Awalnya Rp 3 miliar. Tahapannya memang secara bertahap, melihat tingkat kesehatan banknya, usahanya apakah baik. Karena jika modal gede, nanti terlalu berat. Ada konsekuensinya. Pada saat kita dititipkan penyertaan modal, konsekuensinya adalah benefit yang bisa kita berikan ke pemerintah maupun ke masyarakat,” jelasnya.

Seiring perubahan bentuk badan hukum menjadi PT atau Perseroda, BPR Bulungan juga berupaya melebarkan sayap. Tahun ini akan membuka dua Kantor Kas. Masing-masing di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Insyaallah kita akan realisasikan tahun ini. Adapun yang sudah ada yaitu di Tanjung Selor, di Pasar Induk, dan di KBM (Kota Baru Mandiri). Sebenarnya secara area layanan kita sudah sampai di tujuh kecamatan. Hanya saja kita tidak stay, karena belum punya kantor di sana,” sebutnya.

Lenny menegaskan, perubahan status badan hukum BPR Bulungan tidak lantas membuat filosofi BPR Bulungan ikut berubah. Sebab tujuan pembentukan BPR untuk memberikan kemudahan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bulungan.

Selain di sektor UMKM, Lenny juga mengklaim BPR sejak lama ikut bermain di bidang pembiayaan properti.

“Karena bicara bank, kita bicara profit oriented. Pasti kita akan melihat peluang bisnis. Dan kalau bicara properti, kita sebetulnya sudah main juga. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kita harus tetap konsentrasi ke core bisnis kami yang utama yaitu permodalan bagi UMKM,” tuturnya.

Selain diharapkan terjadi peningkatan layanan kepada UMKM, perubahan bentuk badan hukum ini juga diproyeksikan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta memberi kepastian hukum dalam mengatur pengelolaan, tugas dan kegiatan usaha, modal saham, organ perseroan, penggunaan dan penetapan laba, likuidasi, dan lainnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dijelaskan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Sedang Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu daerah. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close