HeadlineLocal
Trending

Tok, Beleid Rusun dan Perlindungan UMKM di Kaltara Disetujui Pemprov dan Dewan

TANJUNG SELOR, KBSCPemprov bersama DPRD Kalimantan Utara di penghujung tahun 2020, bersama-sama menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas sepanjang tahun 2020 ini.

Tiga Raperda itu masing-masing tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perlindungan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Persetujuan ini dilaksanakan dalam paripurna ke-34 masa sidang III tahun 2020 yang dihadiri Sekprov Suriansyah, Ketua DPRD Norhayati Andris, dan Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah di gedung sidang DPRD Kalimantan Utara, Senin 28 Desember 2020.

Raperda Pedoman Pengelolaan Rumah Susun diprakarsai oleh Pemprov. Sekprov Suriansyah mengatakan, Pemprov menganggap perlunya dorongan untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang akan mengurai persoalan mahalnya harga lahan dan hunian di Kalimantan Utara.

Harga lahan dari waktu ke waktu makin melonjak, dampak ditetapkannya Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Dampak eksternal lain seperti penunjukan dua daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Baru Republik Indonesia diakui turut memberi pengaruh.

Permintaan lahan yang sebelumnya relatif melambat, mulai melaju sejak tahun 2013 sampai saat ini. Mahalnya harga lahan kemudian mempengaruhi masyarakat di provinsi ini memiliki rumah hunian pribadi.

“Pemprov Kaltara kemudian melihat perlunya dorongan untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang akan mengurai persoalan ini. Makanya kita prakarsai Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sudah di proses persetujuan bersama,” ujarnya.

Raperda Pedoman Pengelolaan Rumah Susun dianggap menjadi alternatif solusi dan langkah inovatif yang dianggap paling sesuai dalam mengatasi persoalan tempat tinggal untuk masyarakat di masa mendatang.

Menyiasati permasalahan pengelolaan dan kepemilikan rumah susun, kata Sekprov diharap menjadi menjadi payung hukum yang mengatur segala hal perihal rumah susun baik pembangunan fisik, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghuniannya.

Ketua DPRD Norhayati Andris dan Sekretaris DPRD Kaltara Muhammad Pandi, dan Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah

Adapun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang ikut disetujui Pemprov dan DPRD diharapkan mampu mencegah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan akses maupun layanan kebutuhan dasar perempuan dan anak baik dalam kondisi konflik maupun non konflik.

Selanjutnya Raperda Perlindungan dan Pengelolaan UMKM diharapkan menjadi role untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Utara. Sekaligus instrumen Pemprov dalam menyediakan iklim investasi yang baik untuk pengembangan UMKM.

“Dan berkenaan pandemi Covid-19 belakang ini berdampak pada UMKM. Mudah-mudahan dengan perda ini pemberdayaan UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan dampak ekonomi yang lebih baik,” ujar Sekprov.

“Kita juga harap terwujud perekonomian yang seimbang, berkembang, kemudahan akses permofalan, kemudahan pemberdayaan dari pemerintah daerah, dan menjadikan pelaku usaha yang tangguh dan mandiri,” tambahnya.

Setelah persetujuan bersama ini, ketiga raperda akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Perda. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close