EkonomiHeadline
Trending

Ini Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Kalimantan Utara 2021

TANJUNG SELOR, KBSC – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara, Dr Teguh Setyabudi didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, Indra Soeparjanto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Senin 30 November 2020.

Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan secara hybrid, yaitu perpaduan antara penyerahan secara simbolis kepada 11 (sebelas) Pimpinan Unit Satuan Kerja dan Daerah, dan secara virtual kepada seluruh Pimpinan unit Satuan Kerja dan Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi lebih cepat.

Upaya ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif meskipun di masa pandemi COVID-19.Upaya

Sebelas Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang hadir menerima DIPA secara simbolis adalah Sekda Provinsi Kalimantan Utara (mewakili Pemprov Kalimantan Utara), Pemkab Bulungan, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Korem 092/Maharajalila, Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Utara, Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Kejaksaan Negeri Bulungan, Polres Bulungan, Brigif Infanteri 24 Bulungan Cakti, BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan Pelaksanaan Jalan Nasional 1 Wilayah Kalimantan Utara.

Satker-satker tersebut dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu capaian kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun 2020, dan juga keterwakilan dari unsur Forkopimda, kewenangan satker baik pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam DIPA masing-masing.

Selain itu, dalam upaya menghindari penyebaran COVID-19, maka faktor lokasi satker juga menjadi pertimbangan.Selain

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD yang diserahkan oleh Pjs Gubernur merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para Kuasa Pengguna Anggaran dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1 2 3 4 5Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Back to top button
Close