ElectionHeadline
Trending

Tegasnya Ketua KPU Kaltara Kala Bersua Ketua KPK, Ini Fakta yang Terungkap

TANJUNG SELOR, KBSC Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengungkap sejumlah fakta yang tidak banyak diketahui publik.

Ini terungkap dalam sebuah program talk show bersama Ketua KPK, Penjabat Gubernur, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara yang digelar di gedung gabungan dinas Pemprov Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (25/11/2020).

Pembawa acara awalnya melemparkan pertanyaan strategi pencegahan korupsi di internal KPU Kalimantan Utara kepada Suryanata Al Islami.

“KPU ada mekanisme yang paling tinggi yaitu adalah rapat pleno. Seluruh lalu lintas kegiatan kita diskusikan di dalam rapat pleno sehingga semua kita harus tahu apa dan langkah apa yang harus dilakukan. Tidak boleh ada yang mengambil langkah-langkah sendiri agar semua kita mengetahui,” jawab mantan Ketua KPU Kabupaten Bulungan ini.

Dari kiri ke kanan: Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami.

Ia juga menegaskan, lima anggota KPU tak merangsek masuk ke dalam proses-proses pengadaan.

“Penyelenggara dalam hal ini kami komisioner KPU berlima tidak masuk dalam proses-proses teknis terkait pengadaan dan sebagainya. Karena itu wilayahnya di teman-teman Sekretariat. Sekretariat melakukan prosesnya,” ujarnya.

Alhamdulillah pada pemilihan serentak 2020 ini, ada tambahan anggaran dalam rangka penerapan protokol kesehatan, terkait pengadaan APD. Tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU RI. Yang pengadaan kontrak hanya KPU Kabupaten/Kota, berapa jumlah kebutuhan APD-nya, tinggal mengklik saja, pengadaan itu sudah datang,” bebernya.

Menurutnya, sistem itu adalah langkah yang sudah cukup maju yang dilakukan KPU demi menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

“Melahirkan pilkada yang berintegritas itu juga komitmen penyelenggara. Kami selalu ditekankan bahwa selain ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjadi bagian yang mengawasi etiknya penyelenggara, kemudian ada Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan tahapan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, dalam setiap forum, sebagai Ketua KPU, selalu meminta masyarakat ikut mengawasi lembaga penyelenggara pemilihan umum ini.

“Selalu saya sampaikan, tolong awasi kami. Kalau ada kemudian penyelenggara pemilihan di Kalimantan Utara yang nakal, yang menyimpang, informasikan ke kita, kami akan tindak,” ujarnya.

Alhamdulillah pada pemilihan serentak 2015 KPU Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran, H-1 banyak petugas KPPS kita langsung berhentikan karena kita temukan sudah tidak netral dan itu akan mengganggu proses melahirkan pemilihan atau pemimpin yang berintegritas, dengan cara-cara yang tidak sehat,” tegas Suryanata. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Newsroom

Tags

Related Articles

Back to top button
Close