ElectionHeadline
Trending

Hiruk-pikuk OTT Menteri Edhy, Ketua KPK Tengah Kunker di Provinsi Ini

TANJUNG SELOR, KBSC – Ramai hiruk-pikuk pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diam-diam Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri tengah berada di Kalimantan Utara.

Ia tiba di Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020).

Tiba di Tanjung Selor, Firli bergegas bergabung dengan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara.

Di tempat ini, keempatnya mengikuti program talkshow Dialog Publika bertema ‘Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara’.

Kamis (26/11/2020) besok, Komjen Firli akan menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi: Penyelamatan Aset dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Sekaligus penandatanganan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama serta penyerahan aset sertifikat tanah Pemda dan PLN di gedung gabungan dinas Pemprov Kalimantan Utara.

Komjen Firli memberi apresiasi kepada Pemprov, KPU, Bawaslu, dan semua unsur Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara. Termasuk kepada peserta pilkada baik provinsi maupun empat kabupaten, partai politik, dan tim suksesnya.

“Setelah mendengar penjelasan Pjs Gubernur, Ketua KPI, dan Bawaslu, suasana di Kalimantan Utara dalam kondisi sangat aman. Ini modal pilkada berjalan aman dan berintegritas,” sebut Firli.

Pilkada yang berintegritas menurutnya sangatlah penting. Pilkada adalah salah satu instrumen mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Tujuan-tujuan negara itu hanya bisa dicapai jika pilkadanya berintegritas dan jujur. Apa pentingnya KPK? Mengajak dan memantau supaya tidak ada kepala daerah terpilih yang terjerat korupsi. Karena integritaslah yang mencegah tindakan koruptif,” sebutnya.

KPK dalam menghadapi pilkada serentak di ratusan daerah di Tanah Air telah bekerjasama dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu RI. Termasuk dengan partai politik. Menurut Firli, partai politik menentukan arah bangsa. Jika partai politik berintegritas maka tujuan negara juga dapat dicapai dengan baik.

“Kita tidak ingin calon yang diusung bermasalah. Karena penegakan hukum tidak berhenti dengan adanya pilkada. Dan pilkada tidak boleh terganggu dengan penegakan hukum. Kami ingin pemimpin dilahirkan dari proses yang berintegritas dan jujur agar tidak korupsi. Kalau korupsi negara rugi, pembangunan tidak jalan, masyarakat yang dirugikan,” sebutnya.

Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sangat berkepentingan dalam pilkada ini. Untuk itu, dukungan kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan terus dilakukan sejak awal tahapan sampai tahapan kampanye saat ini, hingga selesainya semua tahapan.

“Kita berkepentingan mendukung KPU dan Bawaslu menciptakan pilkada damai, aman COVID-19, dan berintegritas. Pemprov mendukung secara penuh itu. Termasuk anggara hibah, Kalimantan Utara termasuk yang terbaik dan pertama menyelesaikan 100 persen hibah kepada penyelenggara, kurang lebih Rp 139 miliar,” ujarnya.

Pemprov juga terus membangun koordinasi dengan semua unsur dan melakukan pemantauan tiap-tiap tahapan yang berjalan. Dinamika pilkada yang berlangsung sejauh ini menurut Teguh tetap dalam koridor yang dinilai wajar.

“Dinamika muncul banyak di medsos. Sepanjang wajar saja, kita kendalikan dengan baik. Jangan sampai mengemuka. Jangan pakai politik idetitas, no hoaks, saring sebelum sharing,” sebut Pjs Gubernur.

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, lembaganya memiliki mekanisme paling tinggi untuk mencegah tindakan korupsi di internal.

“Di KPU ada mekanisme paling tinggi yaitu rapat pleno. Tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri. Lima orang komisioner juga tidak masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada. Karena itu masuk di ranah teman-teman sekretariat. Untuk tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pusat,” sebutnya.

Suryanata Al Islami beranggapan, setiap gerak gerik penyelenggara diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selain ada DKPP yang mengawasi etiknya, Bawaslu juga mengawasi kami. Dan kami juga minta masyarakat ikut mengawasi kami. Tahun 2015 banyak KPPS kita berhentikan karena tidak netral,” sebutnya.

Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani mengutarakan ada banyak titik-titik rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pilkada. Namun Bawaslu Kalimantan Utara klaimnya berusaha sekuat mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara administrasi maupun bentuk pelanggaran kepemiluan lainnya.

“Sebab itu cikal bakal munculnya KKN. Tidak sedikit rekomenasi dan perbaikan administrasi yang segera harus ditindaklanjuti oleh KPU. Alhamdulillah sejauh ini sangat cepat ditindaklanjuti rekomendasi itu,” ujarnya.

Netralitas ASN juga jadi konsen Bawaslu. Bawaslu sudah menerbitkan 5 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke Komisi ASN (KASN).

“Nanti KASN nanti yang menyampaikan ke Gubernur atau Bupati untuk menindaklanjuti pemberian sanksinya. Tentu prosesnya tidak serta memberi rekomendasi, kita lakukan kajian. KASN juga melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu dinilai. Bawaslu di Kalimantan Utara total memproses 61 temuan dan laporan pelanggaran,” kata Suryani. (*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: Kaltarabisnis.co

Tags

Related Articles

Back to top button
Close