ElectionHeadline
Trending

Petahana Wajib Cuti Mulai 26 September, Bagaimana yang Bukan Petahana? Simak Penjelasannya

KBSC, – Kepala daerah atau petahana yang memutuskan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, harus mematuhi aturan main yang berlaku. Salah satunya mekanisme pencalonan.

Anggota KPU Kaltara Divisi Teknis Penyelengaraan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, saat melakukan pendaftaran di KPU, petanaha tidak diwajibkan atau tidak perlu untuk mundur dari jabatannya.

“Cukup mengajukan surat pernyataan cuti selama masa kampanye,” ujar Teguh dalam ‘coffee morning‘ KPU kaltara bersama awak media di Kafe Classic, Jalan Skip I, Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (22/7).

Masa kampanye dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 akan dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon oleh KPU pada 23 September 2020. Sehingga kampenye akan dimulai pada 26 September, dan sesuai jadwal akan berakhir pada 5 Desember 2020.

“Tanggal 26 September sampai 5 Desember, sebelum hari tenang, petahana harus cuti. Berbeda dengan pemilihan tahun 2015. Pada saat itu petahana hanya cuti pada saat melakukan kampanye,” ujarnya.

“Sekarang tidak. Melalui pemilihan serentak, maka setiap petahana harus bebas tugas selama melaksanakan kampanye. Dan biasanya ditunjuk Plt (Pelaksana Tugas Kepala Daerah),” imbuhnya. (Baca juga: Di Kaltara, Pemilih Pemula Masih Bisa Bertambah, Tana Tidung Terbanyak Kedua)

Sebaliknya terhadap anggota DPRD, ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, Kepala Desa/Lurah yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah ke KPU, harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan tersebut.

Kemudian 5 hari setelah penetapan pasangan calon, yang bersangkutan harus menyampaikan surat keterangan bahwa proses penghentiannya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

“Penetapan calon kan 23 September 2020. Maka paling lambat 28 September, ada surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa surat penghentiannya diproses oleh pejabat yang berwenang,” ujarnya. (Baca juga: Media Center KPU Kaltara Dinamai Husni Kamil Manik, Ini Penjelasannya)

“Kemudian terakhir, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentiannya harus diserahkan ke KPU. Kalau sampai itu dilanggar, ada potensi yang bersangkutan dibatalkan jadi calon peserta,” ujarnya.(*)

Penulis: Muhammad Wil
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close