Good News Pemprov Kaltara
Trending

Pemprov-Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2019

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dan Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris yang masing-masing mewakili Pemprov dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.

Penandatanganan persetujuan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun 2020 di Gedung DPRD Kaltara, Rabu (29/07). 

“Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama legislatif dan eksekutif, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 yang dapat terlaksana dengan baik,” ujar Irianto.

Untuk selanjutnya, kata Gubernur dalam sambutannya, Raperda yang diminta, akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Baca juga: Pemprov Selesaikan 56 Ruas Jalan Lingkungan di Lima Daerah)

“Sesuai ketentuan, hari ini, 29 Juli (kemarin) adalah yang terakhir. Alhamdulillah, meski di hari terakhir disetujui bersama bisa kita lakukan,” ujarnya.

Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban di batas hari terakhir, ke depan Gubernur berharap bisa lebih tepat waktu lagi. 

“Hal ini untuk kebaikan kita semua, juga mendukung pada APBD kita di tahun berikutnya,” tuturnya. (Baca juga: Respons Kaltara: Digitalisasi Kunci UMKM Bisa Bertahan di Tengah Pandemi)

Lebih jauh disetujui, sebelum akhirnya Pertanggungjawaban APBD 2019 disetujui, pengelolaan keuangan pemerintah daerah 2019 juga telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasilnya, Pemprov Kaltara untuk keenamkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Dengan demikian, pengelolaan APBD pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya aman tidak ada diskusi. Terkait dalam pertanggungjawaban APBD dan kami juga yakin tidak ada yang tahu. Jadi bisa cepat,” imbuhnya.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris, didampingi Wakil Ketua Andi Hamzah dan diikuti oleh separuh lebih anggota Dewan. 

Rapat paripurna diawali dengan pembacaan laporan hasil rapat gabungan dalam kerangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanakaan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2019 oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara. (*)

Penulis: Humas
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close