ElectionHeadline
Trending

Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Mungkin Tak Sampai 5 Tahun, Ini Penjelasannya

KBSC, – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar 9 Desember mendatang. Pilkada serentak ini diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 225 kabupaten, dan 36 kota.

Sedang skema pemilu serentak selanjutnya, akan diadakan pada tahun 2024. Pasal 201 ayat (7) menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

“Tentu secara hukum positif yang berlaku saat ini, maka masa jabatannya (kepala daerah hasil pilkada 2020) kurang dari 5 tahun. Walaupun memang dalam SK ada menyatakan masa jabatan 5 tahun. Itu skema undang-undang,” kata anggota KPU Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan, Teguh Dwi Subagyo, Rabu (22/7/2020) dalam ‘coffee morning KPU dan awak media’ di Tanjung Selor.

Meski demikian, Teguh mengatakan, tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti ada tidaknya perubahan undang-undang tersebut ke depan. (Baca juga: Petahana Wajib Cuti Mulai 26 September, Bagaimana yang Bukan Petahana?)

“Kalau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak berubah, maka kepala daerah terpilih harus habis (sampai masa jabatan) paling lama 2024,” ujarnya. (Baca juga: Pemilih Pemula Masih Bisa Bertambah, Tana Tidung Terbanyak Kedua)

“Jadi apakah ada perubahan undang-undang, kita lihat saja perkembangannya. Saya tidak bisa menyampaikan spekulasi. Pembuat undang-undang di atas (pemerintah/pusat),” imbuhnya.

Penulis: Muhammad Wil
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close