ElectionHeadline
Trending

Disebut Mendagri Daerah Paling Siap Hadapi Pilkada, Pilkada di Kaltara Juga Hadapi 4 Hal Berikut

KBSC, – Pujian ditujukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Kalimantan Utara (Kaltara) atas persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember yang akan digelar di provinsi ini.

Selain pemilihan gubernur/wakil gubernur, empat kabupaten di provinsi paling bungsu ini juga menggelar pilkada. Yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Dari banyak daerah yang akan menggelar pemilihan, Kaltara adalah salah satu provinsi yang telah mentransfer dana hibah pemilihan secara 100 persen kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu.

Dana hibah pemilihan sangat penting dalam membantu penyelenggara menyelenggarakan tahapan pemilihan yang dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Saya lebih kurang sudah keliling lebih dari 10 provinsi. Jujur saya katakan bahwa satu-satunya provinsi yang sudah memberikan 100 persen anggaran Untuk KPU, Bawaslu di daerah itu hanya Kaltara,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam rilis pers yang disiarkan Puspen Kemendagri, Jumat (17/7). (Baca juga: Resmikan Media Center Husni Kamil Manik di Kaltara, Anggota KPU RI Ini Berpesan Begini)

Mendagri Tito Karnavian menghadiri kegiatan rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Kaltara, Jumat (17/7).

Mendagri berterimakasih kepada para kepala daerah di Kaltara karena telah menunaikan komitmennya mencairkan anggaran pemilihan untuk penyelenggara. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi KPU dan Bawaslu di Kaltara untuk tidak bekerja melanjutkan tahapan penyelenggaraan.

1. Pandemi Covid-19 Ajang Adu Gagasan Kontestan Pilkada

Mendagri juga mewanti-wanti agar ajang pilkada ini tidak menjadi media penyebaran Covid-19. Kuncinya, semua elemen harus patuhi aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan yang telah dibuat oleh KPU.

“Misalnya, tidak ada arak-arakan atau tidak ada konvoi dalam kampanye. Kemudian dalam rapat terbatas, diatur sedemikian jumlah orang yang hadir. Kalau melanggar, Bawaslu bisa menyemprit dan memberikan sanksi,” imbuhnya.

“Kemudian juga diatur waktu pemungutan suara, jam-jamnya diatur. Berikutnya wajib memakai masker dan perlindungan lainnya bagi para petugas dan nanti disiapkan untuk para pemilih, termasuk pakaian lengkap perlindungan untuk pemilih calon pemilih yang positif Covid-19, ini juga penting,” tambahnya.

Tito menekankan tema dalam Pilkada yang perlu diangkat ramai-ramai, termasuk oleh masyarakat Kaltara adalah peran calon kepala daerah dalam penanganan dan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. (Baca juga: Media Center KPU Kaltara Dinamai Husni Kamil Manik, Ini Penjelasannya)

Pilkada di tengah pandemi diharapkan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19 dengan harapan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menekan, menangani, dan mengendalikan Covid-19.

“Jadi bukan bagian yang terpisahkan dari pilkada, dia menjadi tema utama malah. Misalnya melalui kontestan alat peraganya bagi masker, ada tulisan pilih nomor sekian, wajahnya ada,” imbuhnya.

“Otomatis masyarakat akan menerima masker kainnya, hand sanitizer dengan stiker dan gambar calon kepala daerah. Itu saya minta kepada KPU untuk bisa diatur, sehingga terjadi gerakan masif pakai masker dan cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer,” tambahnya.

Dengan begitu, pilkada akan jadi momentum menekan laju penyebaran Covid-19.

2. Pilkada sebagai Stimulus Ekonomi

Pilkada serentak juga bisa menjadi stimulus ekonomi. Karena nanti menurut Mendagri, ada anggaran APBD yang keluar untuk penyelenggara. Maka bisa dikatakan juga pilkada serentak ini menjadi program padat karya.

“Kemudian nanti ada dukungan dari APBN. Nanti kontestan pun akan keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, untuk kampanye dan lain-lain,” sebutnya.

“Bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 calon saja ada 540 calon. Kalau dia (calon) keluar Rp 10 miliar saja berarti sekitar Rp 5,4 triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah,” katanya.

3. Penyelenggara Agen Perlawanan Covid-19

Melihat perkembangan persiapan pilkada serentak di Kaltara, ia optimistis pesta demokrasi di provinsi paling muda di Indonesia ini berjalan lancar.

“KPU sudah membuat gerakan akan me-launching pilkada sebagai gerakan perlawanan Covid-19. Semua penyelenggara menjadi agen perlawanan Covid-19. Itu luar biasa, sebab jumlah petugas pemilihan jumlahnya 3,5 juta orang,” tutur Mendagri.

Dengan langkah-langkah yang baik, mantan Kapolri ini optimis agenda pilkada bisa selesai dengan sukses, dan terpilih pemimpin yang baik, legitimasi kuat, dan mampu menangani krisis di daerah masing-masing.

“Mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya. Dan di sisi lain kita bisa membuat pilkada ini menjadi stimulan untuk membangkitkan ekonomi, ” ujarnya.

4. Kaltara Tak Rawan, tapi Singkirkan Isu Primordial

Perihal daerah yang dianggap rawan konflik, Mendagri menyebutkan sementara masih di daerah Papua.

“Kaltara tidak masuk daerah rawan konflik,” ujarnya. (Di Kaltara, Segini Jumlah Daftar Pemilih dan Pemilih Pemula)

Ia yakin pihak keamanan di Kaltara seperti Polda dan TNI siap dan mampu mengamankan.

“Apalagi di Kaltara sudah ada Polda. Sudah ada Korem. Kekuatan aparat keamanan sudah memadai,” imbuhnya.

“Makanya naikkan isu penanganan Covid-19. Sehingga isu-isu primordial, kesukuan, kekerabatan, kemudian agama, ras menjadi berkurang. Orang melihat adu gagasan yang positif. Ini ini tugasnya media mengabarkan itu,” ujarnya. (*)

Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close