ElectionHeadline
Trending

Update Pilkada Kaltara: Tahapan Dilanjutkan 15 Juni, KPU Redesain Kegiatan dan Postur Anggaran

TANJUNG SELOR – Sepekan lagi tahapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 kembali akan bergulir. Tepatnya, Selasa 15 Juni minggu depan berdasarkan opsi B dalam draft atau rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI).

KPU akan mengaktifkan kembali masa kerja penyelenggara adhoc antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mana tahapannya sempat tertunda pada bulan Maret lalu.  

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami kepada Kaltarabisnis.co mengatakan, rancangan PKPU pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana non-alam, tengah tahap harmonisasi di Kemenkumham untuk mencegah tentangan PKPU tersebut dengan aturan perundang-undangan lainnya.

Sejak kemarin, KPU Kaltara telah melakukan konsolidasi dengan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rencana dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni.

“Kami lakukan rapat virtual dengan KPU Kabupaten/Kota memastikan sejauh mana kesiapan teman-teman di daerah. Dan sampai saat ini, kami menunggu arahan KPU RI untuk memastikan pengaktifan kembali penyelenggara adhoc yang di-home-kan sementara,” kata Suryanata, Senin (8/6/2020).

KPU Kaltara juga melakukan pencermatan anggaran dalam rangka optimalisasi kegiatan sesuai yang diminta pemerintah (pusat). Anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltara sebesar Rp 103 miliar yang sebelumnya telah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah postur anggaran yang disusun di tengah situasi normal saat itu. Kondisi bencana non-alam (pandemi Covid-19) saat ini memaksa KPU Kaltara mendesain ulang format kegiatan maupun postur anggaran.

“Ada hal-hal yang bisa kita optimalisasi, lalu kemudian kita akan menghitung berdasarkan tahapan yang ada atau sementara ini sesuai dengan draft PKPU Pilkada di tengah bencana non-alam,” ujarnya.

Suryanata mengatakan, bersyukur jika hasil optimalisasi yang dilakukan KPU Kaltara mencukupi pembiayaan tahapan pilkada di tengah kondisi Covid-19.

“Jika ternyata setelah dilakukan optimalisasi dari seluruh kegiatan belum bisa meng-cover anggaran penerapan protokol kesehatan semisal APD (alat pelindung diri) dalam semua tahapan, maka kemudian kita akan mengkomunikasikan ke pamerintah daerah termasuk juga kepada KPU RI dalam rangka memberikan penguatan,” ujarnya.

Selain siap menyelenggarakan pilkada, KPU Kaltara juga pada dasarnya siap melakukan perubahan-perubahan yang mendasar perihal jadwal dan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak berdasar kebijakan apapun yang menjadi keputusan pusat.

“Ini sudah mendekati tanggal 15 Juni. Tentu kami harus kejar-kejaran dengan waktu. Karena begitu PKPU keluar, tentu KPU akan bersosialisasi secara berjenjang di tingkat pusat sampai daerah. Itu mungkin bisa tuntas secara virtual,” ujarnya.

“Yang menjadi hambatan juga, bagaimana mensosialisasikan dan memberi bimtek mekanisme tahapan-tahapan itu sampai wilayah 4 kabupaten yang masih memiliki kecamatan dan desa yang blank spot (tanpa jaringan internet). Kalau Tarakan saya rasa, clear. Dan tantangan ini sudah kami sampaikan ke KPU RI agar dipertimbangkan solusinya,” tambahnya. (van/kbsc)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close