Good News Pemprov KaltaraInfrastruktur

Update KBM: Pemprov Kaltara Jajaki Skema KPBU, Rp 20 M Dana Mengucur Tahun Depan

TANJUNG SELOR – Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor merupakan salah satu dari 11 prioritas pembangunan Pemprov Kaltara. KBM telah tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan RTRW Provinsi Kaltara.

Perencanaan pembangunan KBM telah dimulai dengan disusunnya masterplan KBM Tanjung Selor pada tahun 2015. Pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor, pemerintah (pusat) ikut bertanggungjawab terhadap kelanjutan rencana prioritas tersebut. Sejak kehadiran Instruksi Presiden tersebut, masterplan KBM yang disusun Pemprov Kaltara pada tahun 2015 direvisi oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.

Alhamdulillah, revisi oleh BPIW telah selesai dan sudah diserahkan ke kita Pemprov pada bulan Maret 2020 kemarin,” kata Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara, Sunardi dalam program Respons Kaltara, Rabu (3/6/2020) di gubernuran.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang implementasi pembangunannya harus berpedoman pada RTRW. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diamanatkan bahwa pengaturan ruang detail dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab).

Untuk itu, masterplan KBM Tanjung Selor yang telah disusun BPIW harus dituangkan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bulungan agar bisa menjadi acuan dalam pembangunannya oleh kementerian/instansi terkait yang diberi amanat sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018.

“Agar prosesnya dapat dipercepat, kita Pemprov Kaltara telah membantu Pemkab Bulungan menyusun KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) KBM Tanjung Selor. Sudah selesai tahun 2019 dan sudah diserahkan ke Pemkab Bulungan kembali untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.

Saat ini, proses penyusunan Perda RDTR KBM Tanjung Selor sedang dalam upaya untuk memperoleh Persetujuan Substantif atau Persub dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sembari menunggu pengesahan RDTR KBM Tanjung Selor, telah dilakukan beberapa pembangunan fisik berupa jalan dan dan gedung pemerintahan,” ujarnya.

Fokus Deliniasi Pusat Pemerintahan

Mungkin belum banyak yang memahami, KBM Tanjung Selor adalah kawasan 11 ribu hektare yang mencakup wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Selor. KBM dibagi ke dalam beberapa delineasi. Deliniasi yang difokuskan saat ini adalah deliniasi 4 yang mencakup kawasan pusat pemerintahan Pemprov Kaltara yang akan diisi kantor Gubernur, DPRD, instansi vertikal, dan fasilitas penunjang lainnya di pusat pemerintahan.

Dinas PUPR Perkim Kaltara telah membebaskan lahan seluas 600 hektare. Pembebasan lahan dilakukan sejak tahun 2017. Nilai pembebasan lahan yang dibayarkan kepada pihak yang berhak (pemilik lahan) pada tahun 2018 mencapai Rp 45.891.694.126, tahun 2019 Rp 52.709.627.874, dan tahun 2020 Rp 5.862.215.000.

Sunardi mengatakan, bidang yang sudah dibebaskan mencapai 289 bidang tanah dengan luasan sebanyak 203,27 hektare. Sedang 398 bidang masih dititipkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan luasan mencapai 286,79 hektare. Totalnya mencapai 490,06 hektare.

Adapun deliniasi pengadaan lahan tahun 2017 seluas 100,02 hektare dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Tahun pengadaan lahan tahun 2019-2020 mencapai 173,55 hektare dengan anggaran mencapai Rp 120,06 miliar. (Rp 73,9 tahun 2019 dan Rp 46,1 tahun 2020).

Kegiatan Fisik di Lapangan

Proyek fisik telah dimulai pembangunannya di KBM Tanjung Selor. Juni ini pula akan dimulai proses lelang pembangunan ruas jalan utama di pusat pemerintahan. Jalan utama yang dibangun sepanjang 4 kilometer dengan lebar 60 meter.

Jalan utama kota berfungsi untuk menghubungkan kota-kota lain di sekitar KBM Kota Tanjung Selor. Sedangkan jalan utama kawasan akan menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam KBMK Tanjung Selor. Adapun jalan sekunder kawasan akan menghubungkan daerah lain di dalam kota KBM.

“Dalam 2-3 tahun ini Insya Allah jalan utama dan jalan pendukung itu sudah tuntas. Totalnya mencapai 12,6 kilometer. Kita sudah mendapatkan kucuran dana Rp 5 miliar dari APBN untuk mendukung pembangunan badan jalan tersebut,” ujarnya.

Tahun 2021, Kementerian PUPR akan mengucurkan kembali dana APBN sebesar Rp 20 miliar untuk penyelesaian pembangunan jaringan jalan di KBM Tanjung Selor. Untuk menjamin ketersediaan air bersih telah terpasang SPAM Gunung Seriang di sekitar pusat pemerintahan berkapasitas 50 liter per detik.

Kapasitas itu dinilai lebih dari cukup dan dapat mendukung kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar pusat pemerintahan. Ketersediaan air baku, tidak akan menjadi masalah sebab kapasitas air baku dari sungai Kayan dan anak-anak sungai tersebut masih sangat melimpah.

Pemprov Kaltara juga membangun gedung Inspektorat Provinsi di kawasan pusat pemerintahan. Gedung itu dibangun di atas lahan seluas 400 hektare berdasarkan kebutuhan, beban tugas, dan jumlah aparatur sampai masa mendatang. Gedung Inspektorat di pusat pemerintahan di kawasan KBM Tanjung Selor diharapkan menjadi trigger dan pilot project bagi pembangunan perkantoran di kawasan tersebut. Gedung ini berada tepat di rencana koridor jalan masuk pusat pemerintahan.

Pada APBD Perubahan Tahun 2019 dianggarkan dana konstruksi pondasi sebesar Rp 2,7 miliar, APBD 2020 perampungan konstruksi sebesar Rp 22 miliar, dan pada APBD Perubahan 2020 nanti dianggarkan pengisian interior dan meubelair sebesar Rp 3 miliar.

“Begitu pun dengan instansi lainnya. Kita sudah plot lahan, termasuk bagi instansi vertikal. Dua hari yang lalu, Pak Gubernur menginstruksikan kita agar segera merampungkan penyiapan lahan instansi vertikal lain seperti BPKP, Kemenag, dan lainnya. Kita sudah alokasikan,” ujarnya.

Jajaki Skema KPBU

Pemprov Kaltara menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBI) untuk mempercepat realisasi KBM Kota Tanjung Selor. KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dinas PUPR Perkim Kaltara menggodok skema KPBU yang akan dikerjasamakan dengan PT Hutama Karya.

Pola KPBU, tidak akan menghabiskan banyak anggaran APBD maupun APBN, sehingga menguntungkan. Sunardi mengatakan draft KPBU sedang disiapkan oleh PT Hutama Karya dan dalam tahap pendalaman oleh Dinas PUPR Perkim.

“Mereka siapkan draftnya. Sedang kita pelajari, kita dalami. Mana saja nanti yang mungkin kita eksekusi segera. Ini adalah salah satu upaya percepatan. Selain berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pemerintahan lainnya, kita juga bekerjasama dengan swasta untuk memacu progres pusat pemerintahan dan KBMK Tanjung Selor secara umum,” ujarnya. (hms/prv/kbsc)

Talshow ‘Respons Kaltara’ menghadirkan narasumber Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Sunardi (3/6/2020)

Related Articles

Back to top button
Close