HeadlineKeuangan
Trending

Kredit Konsumtif Ketinggian, Saran Gubernur Kaltara ke Bankaltimtara Ini Bikin Menohok

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara sejatinya mendapatkan deviden Rp 7 miliar lebih berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Tahun Buku 2019 yang telah dilaksanakan Kamis (11/6/2020) secara virtual.

Gubernur mengatakan, deviden tersebut akan diambil Pemprov untuk masuk ke dalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya untuk menambah kapasitas pembiayaan pembangunan.

“Mengingat anggaran kita banyak terpakai untuk penanganan Covid-19, maka deviden Tahun Buku 2019 kita tarik ke kas daerah. Sekarang masih proses pengadministrasian. Deviden Rp 11 miliar lebih dari penyertaan sebelumnya, tetap kita jadikan penyertaan modal,” kata Irianto, Kamis (14/6/2020).

Walau Pemprov mendapatkan deviden, Irianto yang juga pernah menjabat mantan Dewan Pengawas Bank Kaltimtara memberikan sejumlah catatan saran. Ia menyarankan penggunaan Dana Cadangan Bank Kaltimtara dihapuskan sebab rentan menimbulkan masalah hukum.

“Bersyukur direksi sekarang bisa mengembalikan. Kan uang cadangan itu tidak sedikit, ratusan miliar, bertriliun malah,” sebutnya.

Irianto menyarankan pula restrukturisasi keuangan Bank Kaltimtara sekaligus merevisi substansi peraturan daerahnya (Perda). Paling tidak deviden pemegang saham dinaikkan 50 sampai 55 persen.

Komposisi pembagian saat ini masih mengacu perda yang diterbitkan Pemprov dan DPRD Kaltim yang mana deviden pemegang saham pembagiannya hanya 45 persen, 25 persen dana cadangan, 15 persen dana pembangunan, 7,5 persen kesejahteraan, dan 7,5 persen bonus pengurus.

“Kalau dinaikkan devidennya, PAD kita bertambah. Memang porsi sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi undang-undang bisa direvisi. Kenapa perda tidak bisa diubah,” ujarnya.

Yang menjadi sorotan Gubernur Irianto adalah tingginya penyaluran kredit konsumtif dibanding kredit investasi. Ia mengatakan, semestinya Bank Kaltimtara mengejar kredit investasi untuk menggerakkan ekonomi daerah.

“Ini 56 persen lebih kredit yang disalurkan untuk kredit konsumtif. Harusnya mengejar kredit investasi. Itulah yang menggerakkan ekonomi. Itu baru berperan untuk mensejahterakan daerah. Kredit investasinya kecil betul. Kapan daerah kita bisa maju ekonominya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepatutnya juga pemerintah daerah sebagai pemegang saham mendapatkan laba bersih yang lumayan. Namun karena teralokasi dalam dana cadangan dalam menanggulangi kredit macet, akhirnya laba bersih yang didapatkan pemerintah daerah turun.

“Untuk hal ini, bagaimana masalah internal supaya tidak gagal dalam pengelolaannya. Misal harusnya kita dapat laba bersih Rp 500 miliar karena menangani kredit macet itu diambil dari cadangan umum, hampir Rp 300 miliar. Saya sampaikan memang pahit, tetapi ini obat. Dan niat saya baik untuk kemajuan,” ujarnya. (van/kbsc)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close