HeadlineRuang Hukum
Trending

Sekilas Mirip, Yuk Ketahui Bedanya Buku Tanah dan Sertifikat Tanah

KALTARABISNIS.CO – Legalitas tanah atau lahan kerap kali menjadi perbincangan masyarakat. Legalitas tanah biasanya dibuktikan dengan Buku Tanah dan Sertifikat Tanah.

Lantas apa perbedaan Buku Tanah dan Sertifikat Tanah? Sebelum jauh membahas kedua hal tersebut, tidak salah jika kita mengetahui pengertian Buku Tanah dan Sertifikat Tanah terlebih dahulu, dilansir dari situs 99.co.

1. Perbedaan

Buku Tanah dan Sertifikat Tanah diuraiukan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada Pasal 1 ayat (19) PP tersebut tercantum bahwa:

“Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.”

Selanjutnya dijelaskan apa itu sertifikat tanah. di ayat (20) ada pasal yang sama di PP tersebut dijelaskan:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Dari dua pengertian tersebut dapat dilihat bahwa Buku Tanah akan memuat data terkait tanah yang sudah ada haknya.

Dan, Sertifikat Tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang telah dibukukan.

Perbedaan lain Buku Tanah dan Sertifikat Tanah dapat dilihat dari tujuan penerbitannya.

Sertifikat Tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang terdaftar dalam buku tanah.

Sedangkan buku tanah, tak bisa digunakan untuk kepentingan jual-beli tanah sebab, di dalamnya hanya berisi data-data semata.

2. Pendaftaran Tanah

Buku Tanah dan Sertifikat Tanah merupakan dua dokumen penting terkait pendaftaran tanah.

Lantas apa itu pendaftaran tanah?

Lagi-lagi, PP Nomor 24 Tahun 1997 menyiratkan pertanyaan tersebut, Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran tanah ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum.

Adapun proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pendaftaran tanah meliputi: (1) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Proses tersebut tentu membutuhkan biaya. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah membebaskan biaya pendaftaran tanahnya.

3. Pembukuan dan Hak Penerbitan

Jika Anda telah mengetahui pengertian, ketentuan, serta perbedaan hak dan sertifikat tanah, lalu bagaimana ketentuan pembukuan dan penerbitan sertifikat?

Penjelasan mengenai pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat Tanah tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dan khusus mengenai pembukuan tanah, tercantum dalam Pasal 29.

Pasal 29
Pasal 30
Lanjutan Pasal 30

Dan khusus mengenai pembukuan tanah, tercantum dalam Pasal 29.

4. Penerbitan Sertifikat Tanah

Penerbitan sertifikat tanah tercantum dengan jelas dalam Pasal 31. Selengkapnya di bawah ini:

Pasal 31

Demikian artikel ini. Semoga bermanfaat. (kbsc)

KLIK JUGA: Apersi Kaltara: Sekarang Developer Wajib Pakai Besi Diameter 10 Mili

Tags

Related Articles

Back to top button
Close