ElectionGood News Pemprov Kaltara
Trending

Di Kaltara, Pemprov Hibahkan Rp 16 M Dana Pengamanan Pilkada 9 Desember

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui APBD 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar bagi pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dengan rincian Rp 14 M Bagi Polda Kaltara dan Rp 2 M dialokasikan kepada TNI.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada antara Gubernur Dr H Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Irjen Pol Indrajit dilakukan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).

Gubernur mengungkapkan, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan Pilkada tersebut, telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

Alhamdulillah, hari ini kita lakukan penandatanganan NPHD bersama Pak Kapolda. Untuk alokasi yang kepada TNI nanti kita jadwalkan kemudian. Nilainya semua Rp 16 miliar. Ke Polri Rp 14 miliar dan Rp 2 miliar untuk TNI,” kata Gubernur.

Pencairan dana ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dilakukannya penandatanganan NPHD. Irianto meyakini, besaran alokasi anggaran pengamanan tersebut mencukupi. Karena sebelumnya juga telah melalui penghitungan yang cermat, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, serta kondisi di lapangan.

“Kalau hitungan kita InsyaAllah mencukupi. Apalagi sesuai arahan langsung Bapak Presiden, juga oleh Mendagri, agar kita melakukan penghematan,” ujarnya.

Kalaupun dalam pelaksanaannya nanti ternyata tidak mencukupi dan perlu penambahan, Gubernur mengatakan masih memungkinkan dilakukan penambahan. Tentunya dengan melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harapan kita mencukupi. Bahkan kalau bisa menghemat, ada kelebihan atau sisa dan dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak semua pihak sama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kaltara dengan prinsip gotong-royong.  

Sebelumnya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kaltara 2020, Pemprov bersama KPU Kaltara juga telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 103 miliar. Sedang Bawaslu dialokasikan sebesar Rp 20 miliar lebih. (hms/prv/kbsc)

Related Articles

Back to top button
Close