ElectionHeadline
Trending

Bertambah 63 TPS, KPU Kaltara Optimalkan Dana Hibah, Pemprov Didorong Cairkan Tahap II

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) optimistis anggaran Pilgub Kaltara sesuai yang diteken dalam Naskah Hibah Berjanjian Daerah (NPHD) cukup untuk membiayai seluruh jadwal dan tahapan penyelenggaraannya di tengah bencana non alam, Covid-19.

Sikap optimistis itu disampaikan berdasarkan hasil pencermatan terhadap optimalisasi anggaran alokasi pilkada yang diterima kepada KPU Kaltara dari Pemprov Kaltara.

“Optimalisasi yang kami lakukan kami siapkan dalam rangka digunakan untuk melanjutkan tahapan pemilihan agar bisa sesuai standar protokol kesehatan,” kata Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, Selasa (9/6/2020) kepada Kaltarabisnis.co.

Suryanata menegaskan, KPU Kaltara sangat paham dengan kondisi ruang fiskal keuangan negara dan daerah yang tertekan akibat penanganan Covid-19. KPU Kaltara lanjutnya, memiliki kesamaan persepsi dengan jajaran lainnya yang berupaya dan berkonsentrasi peduli terhadap pandemi global tersebut.

Ia menegaskan, perintah melaksanakan kelanjutan tahapan pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah keputusan yang sudah diambil secara bersama-sama. Konsekuensinya, melakukan optimalisasi anggaran agar pilkada khususnya Pilgub Kaltara berjalan sesuai standar protokol kesehatan dan aman Covid-19.

“Kami harus berbesar hati mengalahkan banyak tahapan-tahapan yang harus kita kurangi sehingga kita bisa melakuman optimalisasi. Intinya mudah-mudahan ini tidak menambah beban pemerintah. Kita usaha maksimalkan anggaran yang ada saja,” sebutnya.

Namun demikian, KPU Kaltara berharap agar anggaran Pilgub Kaltara tahap II menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara. Sesuai NPHD, KPU Kaltara mendapatkan hibah pelaksanaan pilkada sebesar Rp 103 miliar dan telah dicairkan kurang lebih 40 persen oleh Pemprov.

“Karena ada juga perintah Mendagri soal itu. Sejatinya kalau kondisi kita normal saja atau tidak ada pendemi Covid-19, tahap II sudah dicairkan. Karena ada pandemi, tahap II jadi tertunda,” ujarnya.

Ada banyak tambahan teknis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya tambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Pilgub Kaltara tahun ini KPU akan menambah 63 unit TPS. Pada Pilgub sebelumnya (2015) jumlah TPS mencapai 1.302 unit.

“Penambahan TPS diambil dari anggaran kegiatan lain yang optimalisasi. Penambahan TPS tentu ada penambahan petugas. Penambahan petugas tentu akan ada penambahan alat dan bahan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti APD, masker, dan yang lain,” tuturnya. (van/kbsc)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close