ElectionHeadline
Trending

Jika Opsi II, Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak Tetap Pada Posisi, Tak Ada Realokasi

TANJUNG SELOR, KBSC – Pemerintah dan DPR RI Sepakat Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 Diundur 9 Desember. Sebelumnya Pilkada Serentak telah ditetapkan pada 23 September 2020 berdasarkan PKPU Nomor 16 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) juga sebelumnya juga telah menunda empat tahapan Pilkada akibat pandemi COVID-19. Tahapan tersebut adalah pelantikan Panitia Pemungutan Suara, verifikasi syarat calon dukungan perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pilkada Serentak Tahun 2020 ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebab, akan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu.

Dilansir dari dpr.go.id, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Persetujuan itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rapat yang digelar secara virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020), dilansir Kaltarabisnis.co, Rabu (15/4/2020).

Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat Covid-19 berakhir, untuk memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada.

“Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian dalam Amandemen Pasal 201 UU (Undang-Undang) Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” kata politisi Partai Golkar itu menutup Raker dan RDP tersebut.

Sedang pemerintah, dalam hal ini, Mendagri Tito Karnavian, menyetujui penundaan Pilkada Serentak 23 September yang diusulkan oleh KPU. Penundaan ini disebabkan wabah Covid-19 yang kemudian menyebabkan KPU menunda 4 tahapan penyelenggaran pilkada.

Dalam RDP tersebut, KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan. Opsi pertama tanggal 9 Desember 2020. Opsi kedua tanggal 1 April 2021. Dan opsi ketiga September 2021. Terhadap ketiga opsi ini, Mendagri menyetujui opsi kedua usulan KPU, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini merupakan opsi optimis karena telah tersedianya anggaran Pilkada serentak 2020 untuk tahun anggaran 2020 pada APBD 270 daerah yang akan menggelarnya.

“Dengan demikian anggaran Pilkada 2020 tetap pada posisi saat ini dan tak ada realokasi. Di samping itu, tenggat waktu tanggap darurat Covid-19 yang ditentukan oleh Gugus Tugas Pusat Covid-19 adalah hingga tanggal 29 Mei 2020. Artinya, dengan harapan bahwa masalah Covid-19 akan selesai sesuai tenggat waktu masa tanggap darurat tersebut, sehinga pelaksanaan sisa tahapan Pilkada Serentak yang belum tuntas dan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan kembali oleh KPU,” kata Mendagri dilansir dari Kemendagri.go.id.

Jika masa tanggap darurat Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Pusat tanggal 29 Mei 2020 telah selesai, akan dilaksanakan rapat kembali antara penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah. Semua peserta rapat kerja ini sepakat menjadikan patokan ketika pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah, maka sisa tahapan pilkada serentak bisa dilanjutkan.

Dalam rapat kerja, Mendagri juga telah menyampaikan skenario kedua, yakni apabila Pilkada Serentak tetap harus digelar tahun depan, itu pun harus disetujui bersama oleh penyelenggara Pemilu, DPR, dan pemerintah. 

“Kalau tidak bisa (digelar pada 2020) maka pada 2021, tapi harus ada kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR. Jadi di akhir masa tanggap darurat Covid-19 atau setelah tanggal 29 Mei 2020, harus ada pertemuan lagi,” ujarnya.

Terkait hasil kesimpulan Rapat pada poin kedua, yaitu dengan Berdasarkan Putusan MK Nomor: 55/PUU-XII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada Tahun 2019, Komisi II DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun, yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nantinya menjadi bagian dalam Revisi Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu, sampai saat ini Pemerintah belum berpendapat apapun. Sebab putusan MK tersebut berkaitan langsung dengan substansi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemlilu.

Menurut Mendagri, Putusan MK tersebut berimplikasi pada desain pemilu dan pilkada secara lengkap, sehingga tak bisa serta merta hanya mengubah keserentakan Pilkada. Sehingga substansi tersebut lebih tepat menjadi materi implikasi UU Pemilu yang juga masuk dalam Prolegnas 2020.

“Opsi-opsi keserentakan dalam putusan ada 5 (lima) opsi dan bahkan terbuka opsi lainnya sepanjang masih sejalan dengan putusan MK, sehingga materi tersebut harus dilakukan simulasi secara tepat dan terukur terkait masa depan desain pemilu di Indonesia,” tutur Tito Karnavian. (fan)

Related Articles

Back to top button
Close