Good News Pemprov KaltaraHeadlineLocal
Trending

Kaltara Bentuk Gugus Tugas Covid-19, UBT Kuliah Daring, 866 TKI Dalam Pengawasan

TANJUNG SELORPemprov Kaltara menambah daftar panjang pemerintah daerah yang membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Pengarah Gugus Tugas bertugas memberi arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19. Adapun Pelaksana, bertugas menetapkan dan melaksanakan rencana operasional, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mengawasi, mengerahkan sumber daya, dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Gubernur Kaltara dan Pengarah.

Ada 5 tujuan dibentuknya Gugus Tugas ini. Yakni meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar instansi vertikal dan OPD terkait; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon Covid-19.

“Gugus Tugas ini dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur,” tuturnya.

Lantaran melibatkan unsur pemerintah daerah melalui OPD terkaitnya, TNI/Polri, serta instansi vertikal lainnya, Gugus Tugas ini juga menjalankan tugasnya dengan fleksibel. Gugus Tugas ini akan mengidentifikasi orang-orang dalam pemantauan, menyediakan berbagai sarana atau infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat yang terduga serta mencegah penularan virus.

“Setiap daerah juga membentuk posko atau hotline,” ujarnya.

Jika dalam upaya penanganan Covid-19 tidak tersedia anggaran yang cukup, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot bisa melakukan relokasi atau revisi APBD dengan menunda kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Arahan Mendagri tutur Gubernur, anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai yang tidak produktif dapat direvisi.

“Ini sesuai dengan Surat edaran Mendagri tertanggal 17 kemarin,” ujarnya.

Di Kaltara sebutnya, masih ada beberapa peralatan yang perlu dilengkapi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Di antaranya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit, masket, hand sanitizer, sarung tangan, dan disinfektan, termasuk obat-obatan. Penyediaan kamar isolasi juga menjadi titik perhatian Gubernur.

“Kamar yang ada dipaksakan memadai. Tetapi untuk solusi jangka menengah dan panjangnya saya minta Bupati/Walikota bersama Kepala RS-nya supaya segera membuat proposal untuk kita nanti menghadap Menkes supaya di APBN-Perubahan atau di APBN 2021 bisa disediakan anggaran DAK Kesehatan,” ujarnya.

Dari hasil inventarisasi sementara, RSUD Pemprov di Kota Tarakan memiliki 4 kamar isolasi. Gubernur mengusulkan penambahan ruang isolasi dilakukan di RSUD Pertamina 2 kamar, Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Ilyas 2 kamar. Selain itu, Gubernur mengusulkan RSUD Nunukan juga menjadi RSUD Rujukan untuk membantu RSUD Tarakan dan RSUD Soemarno Sosroatmodjo Bulungan yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai RS Rujukan.

“Kita menganggap penting adanya RS Rujukan di Nunukan. Karena Nunukan menjadi pintu gerbang keluar masuknya warga asing melalui Tawau atau Sabah. Juga di Krayan juga harus kita antisipasi,” ujarnya.

“Pihak RS Pertamina, RSAL Ilyas juga sudah setuju,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, seluruh instansi akan kompak dalam mendukung kebijakan Presiden Joko widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tutur Gubernur, di Kaltara sejauh ini telah dan akan terus berlangsung sosialisasi secara intensif melalui ajakan, imbauan upaya pencegahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong masyarkat memiliki kesadaran.

Pemerintah dan pemerintah daerah tuturnya, tidak akan mau menanggung resiko sekecil apapun. Karena itu, Gubernur menekankan agar wabah Covid-19 akibat virus Corona jangan sampai meluas di seluruh wilayah Kaltara.

“Karena tidak saja mengancam nyawa dan biaya pengobatan yang tinggi serta proses penyembhan yang relatif lama, tetapi juga dampaknya kepada kegiatan ekonomi masyarakat. Kita tahu beberapa negara tetangga kita sudha mengalami resesi ekonomi akibat Covid-19,” ujarnya.

Akan Tulis Surat ke Ketua Menteri Sabah

Sebagai daerah perbatasan yang rawan penyebaran Covid-19, Gubernur Dr H Irianto Lambrie akan bersurat kepada Ketua Menteri Sabah melalui Konjen di Kota Kinabalu dan Tawau agar Malaysia menghentikan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia melalui Nunukan.

“Surat itu akan kita kirim secepatnya. Besok pun saya sudah suruh siapkan suratnya. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ini sudah sampai. Harus cepat ditindaklajuti,” ujarnya.

Di Nunukan, terdapat 866 TKI yang bersatus orang dalam pemantauan (ODP) otoritas di Pemkab Nunukan. Gubernur mengkhawatirkan, gelombang pemulangan TKI selanjutnya akan membuat repot pemerintah daerah.

“Sebab berdasarkan laporan Ibu Bupati tadi, mereka ditampung di 2 rusun. Saat ini sudah mulai banyak kendala yaitu logistik, masker, desinfektan, APD, obat-obatan sudah minim. Alat radiologi juga mengalami kerusakan dan dalam tahap perbaikan,” ujarnya.

Mengantisipasi lockdown beberapa daerah di Malaysia, Gubernur meminta Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau menginventarisir kebutuhan sembako dan logistik lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dua kabupaten itu.

“Kalau besar kita akan laporkan ke pemerintah (pusat). Kalau darurat kita bisa menggunakan pesawat TNI AU di Tarakan dan juga menyiapkan Subsidi Ongkos Angkut
yang selama ini memang sudah kita alokasikan,” ujarnya.

Belum Liburkan SMA/SMK, UBT Hentikan Kuliah Tatap Muka

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melihat belum ada urgensi berlebih di Kaltara akibat Covid-19. Namun menurut Gubernur, tidak tertutup kemungkinan jika situasi makin memburuk, satuan pendidikan tingkat menengah ikut diliburkan.

“Di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan sudah mulai meliburkan anak-anak kita mulai besok sampai dua pekan ke depan. Setiap daerah memang berbeda-beda yang kita lakukan. Bupati dan Walikota di Kaltara sudah melakukan langkah yang cepat. Saya mengapresiasi langkah cepat itu,” ujarnya.

Gubernur menegaskan pula, sesuai edaran terbaru Mendagri Pejabat Pembina Kepegawaian juga dpaat mengambil kebijakan untuk memberikan peluang kepada ASN bekerja dari rumah untuk meminimalisir penyebaran.

“Tetapi itu sesuai situasi dan kondisi daerah. Saat ini di Kaltara belum darurat bencana,” ujarya.

Gubernur meminta masyarakat tetap tenang namun waspada. Ia juga meminta TNI/Polri terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak khawatir berlebihan.

Di Malinau tutur Gubernur 7 orang turis asal Prancis, Belgia, dan Spanyol sempat diperiksa petugas kesehatan Pemkab Malinau, namun hasilnya negatif dan dinyatakan sehat.

Selain itu, dilaporkan aktivitas perkuliahan tatap muka Universitas Borneo mulai dihentikan hingga dua pekan ke depan. Kata Gubernur, dari laporan Rektor Adri Patton, perkualiahan dilakukan secara daring melalui aplikasi Borneo Learning yang dikembangkan kampus tersebut. (humas)

Penulis: M.Arfan, Humas
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close