HeadlineLocalProperti
Trending

Bangun 3.000 Rumah Subsidi, APERSI Kaltara Silaturahmi ke Wakapolda

Pembangunan Didukung Penuh Polda Kaltara

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Mustika Darma bersilaturahmi dengan Wakapolda Kaltara, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Erwin Zadma di Mapolda Kaltara, Kamis (27/2/2020).

Silaturahmi ini berlangsung cair. Polda Kaltara, tutur Mustika, mendukung penuh pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)di provinsi termuda ini.

“Kami pengurus APERSI Kaltara bersilaturahmi ke Bapak Wakapolda. Dalam pertemuan tersebut, beliau pribadi serta Polda Kaltara sangat mendukung program pembangunan rumah bersubsidi yang dicanangkan Bapak Presiden Jokowi,” tutur Mustika, Selasa (3/3/2020).

Polda Kaltara lanjutnya, siap membina dan memberi masukan kepada pengembang-pengembang pembangunan rumah bersubsidi dan MBR.

Mustika mengungkapkan, pembangunan rumah subsidi di Kaltara tahun 2020 melalui pengembang atau developer di bawah naungan APERSI Kaltara, sebanyak 3.000 unit. Kuota tersebut kemudian dibagi 1.200 unit di Tanjung Selor, 1.300 unit di Kota Tarakan, dan 150 unit di Tana Tidung.

“Kami juga akan bangun 350 unit rumah subsidi di Nunukan,” tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tutur Mustika Darma, baru saja menambah kuota Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 1,5 triliun bagi 320 ribu unit rumah. Sedang melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Menteri Keuangan mengelontorkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.

“Selain itu, Ibu Menteri Keuangan juga mengalokasikan anggaran yang besar pada program BP2PT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Sehingga, kuota rumah subsidi sudah surplus,” tuturnya.

Yang tak kalah menarik menurut Mustika Darma adalah dukungan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui KPR BTN Harapan yang banyak memberi kemudahan masyarakat untuk memiliki hunian yang diidamkan.

“Jadi begitu banyak dukungan yang diberi pemerintah. Jadi saya juga menginstruksikan kepada seluruh developer yang berada di bawah naungan APERSI agar dalam membagun perumahaan selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” tegasnya.

Mustika mengharapkan, anggota APERSI juga harus bersedia dimintai klarifikasi oleh Polri terkait pembagunan perumahan MBR. Harapannya, agar Polri dapat membantu kesulitan dan kendala dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan pengembang dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat. (*)

Penulis: M.Arfan
Editor: M.Arfan

KLIK JUGA: 
1. Sentuhan MB Project Sebatik di Balik Jingle Resmi Pilgub Kaltara 
2. Gedung Futuristik Milik Bank Kaltimtara, Tanjung Selor Dianggap Kian Elok 
3. Modal Ditalangi Kontraktor, Migas Kaltara Jaya Komitmen Ambil Hak PI 10 
4. 5 Potret Ekspedisi ‘Susur Sungai Kayan’, Nomor 4 Bikin Sedu 
5. Raperda Ini Digodok Demi Tekan Harga Lahan dan Rumah di Kaltara 
Tags

Related Articles

Back to top button
Close