Good News Pemprov KaltaraHeadlineKomoditas
Trending

Pengaruh Pasar Global, Harga Udang Tak Bisa Diintervensi Pemerintah

TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) tak bisa mengintervensi harga komoditas udang. Kepala DKP Kaltara Amir Bakry menjelaskan, pergerakan harga udang murni dipengaruhi sistem dan kondisi pasar global.

Berbeda dengan komoditas lain seperti gula dan tabung LPG, bisa diintervensi pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti subsudi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dalam rangka penguatan perekonomian negara.

“Udang berorientasi ekspor dan banyak negara produsen. Sehingga harga pasar lebih dipengaruhi pasar global,” kata Amir dalam Respons Kaltara di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (26/2).

Amir juga menekankan masyarakat mengetahui duduk persoalan merosotnya harga udang yang notabene bukan disebabkan adanya permaninan pelaku usaha perikanan-kelautan. Namun sejatinya murni karena pengaruh pasar global yang permintaannya cenderung menurun, diikuti stok udang dunia yang melimpah.

“Jadi tidak betul merosotnya harga itu karena permainan antar perusahaan cold storage. Itu tidak ada. Sebaliknya mereka bersaing. Dan rata-rata memang stok mereka banyak,” ujarnya.

Harga Udang Windu di Kaltara rata-rata berkisar Rp 245 sampai Rp 260 ribu per kilogram. Dominan petambak menjual hasil tangkapannya ke pos-pos pembelian udang, belum dijual secara langsung ke perusahaan cold storage.

“Memang di pos-pos itu harga yang ditempel sedikit murah tetapi belum termasuk komisi yang petambak dapat seperti benur, pakan, dan lainnya. Kalau menjual langsung perusahaan cold storage harganya agak tinggi karena tidak ada tambahan komisi, tetapi dilihat dari standar mutu udang,” tuturnya.

Kepala Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kaltara Arnold Sitanggang mengatakan, merosotnya harga udang global tidak berpengaruh banyak terhadap perekonomian Provinsi Kaltara.

Sebab, struktur pembentuk PDRB atau pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara dari sektor industri pengolahan sebesar 9 persen, di dalamnya mencakup industri pengolahan perikanan dengan share sebesar 39 persen. Disusul industri pengolahan kayu dan industri pengolahan CPO dengan share yang cenderung meningkat.

“Jadi penurunan share industri perikanan ini ditutupi oleh kenaikan share industri kayu dan CPO. Jadi secara makro, penurunan share udang tertutupi oleh CPO atau pun kayu,” ujarnya.

Yang perlu diperkuat kata Arnold adalah permodalan kepada petambak atau nelayan. Selain dapat diusahakan melalui kerjasama lembaga keuangan juga dapat difasilitasi oleh pemprov atau pemkab/pemkot kepada pemerintah melalui berbagai fasilitas permodalan di kementerian terkait, seperti peminjaman permodalan di Kementerian Kelautan Perikanan.

“Di BPD Kaltimtara ada Kredit Perikanan Sejahtera. Juga ada fasilitas permodalan di Kementerian Kelautan Perikanan. Makanya ada ditunjuk pendamping di kabupaten/kota untuk membantu nelayan atau petambak mengusul fasilitas kredit atau permodalan ke Kementerian Kelautan Perikanan,” tutur Amir Bakry menimpali pernyataan Arnold Sitanggang. (*)

Penulis: Humas Kaltara
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close