HeadlineNasional
Trending

Mendagri Tito Karnavian Usul Daerah Otorita Khusus Tanjung Selor

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimistis pemekaran Kota Tanjung Selor dapat direalisasikan. Sikap tersebut diungkapkan Gubernur pasca pertemuan kurang lebih hampir dua jam bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian di Gedung A Kemendagri, Senin (3/1/2020).

Dari empat provinsi di Tanah Air yang ibu kotanya masih berstatus kecamatan, Provinsi Kaltara adalah provinsi pertama yang mengusulkan rencana pemekaran dan perubahan status itu. Empat provinsi lainnya yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sebagaimana pesan Mendagri, pemekaran Tanjung Selor perlu pertimbangan super khusus atau luar biasa. Bukan dengan alasan-alasan normatif sebagaimana pertimbangan usulan DOB lainnya. Sebab saat ini hampir tidak ada celah kebijakan pemekaran yang bisa diambil di tengah defisit keuangan negara.

“Untuk itu, berdasarkan arahan Bapak Mendagri, kita akan melakukan review naskah kajian akademis pemekaran Tanjung Selor dengan melengkapi pertimbangan yang super khusus. Bapak Mendagri tadi meminta empat alasan super khusus untuk kita disampaikan nanti secara resmi kepada beliau,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam audiensi berkembang dua opsi peningkatan status Tanjung Selor dari kecamatan menjadi Kota atau Kota Madya. Pertama, opsi dibentuk Daerah Otorita Khusus Tanjung Selor yang kewenangannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang mana regulasinya akan dibuat di tingkat pusat. Kedua, membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan cara memenuhi syarat kewilayahan yang sampai saat ini belum terpenuhi.

“Mengenai dua opsi ini kita akan diskusikan secara internal dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan, kemudian keputusannya akan kita sampaikan bersama-sama kembali kepada Pak Mendagri,” ujarnya.

Dalam audiensi, tambahnya, Mendagri juga menyinggung agar dalam pengusulan Daerah Otorita Khusus dan atau DOB nanti, disertai usulan ruang fiskal yang dapat dipahami oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Hal ini diakui sangat penting untuk menembus kebijakan moratorium DOB yang sampai saat ini masih diberlakukan.

“Salah satu pertimbangan pemerintah masih menerapkan moratorium karena ada 300 lebih usulan DOB. Kalau satu direalisasikan maka akan latah. Kalau di penuhi semua, maka APBN bisa goyang. Jadi Pak Mendagri menyarankan agar usulan Kota Tanjung Selor tidak normatif. Harus punya kekhususan yang luar biasa,” tuturnya.

Poin-poin Kekhususan Luar Biasa

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah memikirkan beberapa poin usulan pemekaran yang dianggap memiliki kekhususan yang luar biasa, tidak seperti pertimbangan-pertimbangan normatif DOB lainnya.

Kekhususan luar biasa tersebut, bahwasanya Provinsi Kaltara adalah daerah utama penyangga Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Irianto, Provinsi Kaltara adalah bumper pertahanan dan keamanan yang utama bagi Ibu Kota Negara karena letaknya yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Provinsi Kaltara, khususnya Bulungan akan menjadi sumber energi terbesar yang menunjang Ibu Kota Negara.

“Pertimbangan itu berdasarkan pemikiran Bapak Mendagri juga dalam audiensi. Jadi hadirnya Ibu Kota Negara dan Kaltara sebagai penyangga adalah alasan super khusus untuk pemekaran Tanjung Selor. Ini adalah kepentingan strategis nasional,” tuturnya.

Kedua, beban Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi namun hanya berstatus kecamatan. Pertimbangan ini juga termasuk pertimbangan sangat khusus. Ditambah lagi, Provinsi Kaltara adalah provinsi pertama yang menginisiasi perubahan status ibu kota provinsinya dari kecamatan menjadi kota dan atau kota madya dibanding empat provinsi lainnya.

“Padahal kita adalah provinsi termuda. Tetapi kita menginisiasi terlebih dahulu, ini bisa jadi pertimbangan luar biasa,” tuturnya.

Garis perbatasan darat Kaltara dengan negara bagian Sabah (Malaysia) sepanjang 1.038 kilometer juga akan menjadi syarat luar biasa. Selain itu kata Gubernur panjang garis perbatasan laut Kaltara-Sabah juga cukup panjang.

“Persoalan penyelundupan narkoba dan terorisme sangat besar dan sukar kita tanggulangi. Karena berdasarkan pengalaman, Nunukan itu jadi daerah perlintasan terorisme. Untuk itu, hal ini juga sebagai syarat bagi Kaltara untuk mewujudkan ibu kotanya berstatus sebagai kota atau kotamadya,” tuturnya.

Pemprov Kaltara bersama pemangku kepentingan terkait di Kaltara dan Kabupaten Bulungan serta Presidium Kota Tanjung Selor segera melaksanakan revisi Kajian Akademik DOB Tanjung Selor berdasarkan arahan Mendagri. Dengan memasukkan syarat-syarat luar biasa, Gubernur optimistis pemerintah baik eksekutif maupun legislatif akan sulit menolak usulan pemekaran yang diusulkan.

“Tadi Pak Mendagri bilang, kalau pertimbangannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, usulan DOB lainnya juga begitu pertimbangannya. Kalau asalan karena daerah perbatasan semata, ada 15 daerah perbatasan yang mengusulkan DOB. Jadi harus dengan pertimbangan luar biasa agar tidak menimbulkan kecemburuan dan bantahan dari calon DOB lainnya di Tanah Air,” tuturnya. (*)

Penulis: MMA
Editor: KBSC

Tags

Related Articles

Back to top button
Close