HeadlineInvesment
Trending

Pemprov Berburu Direksi PT MKJ dan PT BKJ, Irianto Tak akan Intervensi Timsel

KBSC – Seleksi pengisian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) dan PT Benuanta Kaltara Jaya (BKJ) dalam waktu dekat ini mulai digulirkan.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengaku telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Tim Seleksi (Timsel). Timsel beranggotakan 10 orang yang komposisinya berasal dari pegawai pemprov dan juga kalangan akademisi dan ahli hukum.

“Saya tidak akan intervensi. Tetapi kalau yang mendaftar nanti tidak bagus, kita bisa lakukan seleksi ulang,” kata Irianto kepada KBSC, Senin (29/10/2018).

Belum diketahui secara pasti syarat-syarat atau kriteria peserta pelamar posisi Direktur masing-masing dua BUMD tersebut. Yang jelas kata Irianto, Direktur BUMD harus berintegritas, profesional, dan mampu menguntungkan BUMD agar ada pemasukan bagi kas daerah.

“Kita akan umumkan secara resmi pada tanggal 1 atau tanggal 2 November,” katanya.

Peserta seleksi akan dikenakan uji kelaikan dan kepatutan, psikotes, dan wawancara. Timsel akan bekerja sepanjang bulan November untuk menyeleksi masing-masing posisi direksi untuk 2 BUMD.

“Harapannya tahun depan masing-masing BUMD kita sudah bisa melaksanakan tugas-tugas persiapan sebelum ikut penyertaan modal,” katanya.

Dua BUMD yang dibentuk pada awal tahun 2018 tersebut masing-masing sudah memiliki modal dasar. Modal dasar PT Migas Kaltara Jaya sebanyak Rp 5 miliar. Dan PT Benuanta Kaltara Jaya Rp 2,5 miliar.

Irianto berharap tim seleksi mampu objektif melakukan tugasnya.

Untuk diketahui, PT MKJ dikhususkan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok migas Wilayah Kerja Nunukan di Kabupaten Bulungan. Sebab Pemprov Kaltara memiliki hak Participating Interest (PI) 10 persen dalam WK yang dikontraktori oleh PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC).

“Tetapi untuk sementara, WK Nunukan saat ini masih stagnan,” jelasnya.

Sedang PT BKJ diarahkan untuk melakukan usaha-usaha di luar sektor migas. Usaha potensial yang akan dilakukan BUMD ini ialah penyewaan aset-aset pemprov hingga penyediaan fasilitas transportasi udara dan laut, termasuk sektor pariwisata.

“Jadi BUMD kita nanti bisa ikut lelang di pemerintah daerah,” jelasnya. (*/mma)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close