HeadlineInvesment
Trending

Ada 15 Sektor Izin Direformasi Pasca Peluncuran OSS, Sayangnya di Kaltara Belum Diterapkan

KBSC – Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Sistem Submission (OSS) ditindaklanjuti Kementerian Perekonomian RI dengan menerbitkan beleid peraturan pelaksanaannya.

Beleid tersebut kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara, Risdianto, ialah Surat Edaran Nomor S-242/M.EKON/07/2018 yang ditujukan kepada semua PTSP baik di BKPM RI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Risdianto mengatakan, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan menunggu dicanangkannya layanan OSS, semua PTSP tetap aktif melayani permohonan izin baru, perubahan, dan perpanjangan perizinan dan non-perizinan dengan beberapa catatan.

Pertama, perizinan berusaha yang diajukan sebelum 21 Juni 2018 dan belum diterbitkan, nanti diproses secara OSS.

Kedua, Izin Usaha dan atau Izin Komersil atau Operasional yang telah dikeluarkan dan masih berlaku akan didaftarkan ke dalam sistem OSS.

Dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, diatur pemberian fasilitas Perizinan Berusaha oleh lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemberian fasilitas kepada pelaku usaha terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Fasilitas yang diberikan itu antara lain layanan informasi berkaitan Perizinan Berusaha dan bantuan mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha,” sebutnya kepada KBSC, Sabtu (1/9/2018).

Dalam PP tersebut juga dituliskan sektor-sektor perizinan yang direformasi atau disederhanakan melalui pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sampai pada sertifikasi atau lisensi.

“Tahapan untuk mendapatkan perizinan dan pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan juga diatur jelas,” tuturnya.

Adapun pengaturan kembali jenis perizinan cakupannya seperti pengklasifikasian, penghapusan, penggabungan, perubahan nomenklatur, dan penyesuaian persyaratan,” katanya.

Sayangnya, layanan OSS di Pemprov Kalimantan Utara belum dilaksanakan.

“Kita masih tunggu jadwal pelatihan SDM-nya,” kata Risdianto.

Berikut daftar perizinan yang direformasi sebelum dan sesudah terbitnya PP 24 Tahun 2018:

1. Sektor Kelistrikan: tetap 9 izin;
2. Sektor Pertanian: 96 izin, menjadi 30 izin;
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 67 izin, menjadi 56 izin;
4. Sektor PUPR: 11 izin, menjadi 10 izin;
5. Sektor Kelautan dan Perikanan: 84 izin, menjadi 45 izin;
6. Sektor Kesehatan: 47 izin, menjadi 36 izin;
7. Sektor Obat dan Makanan: 27 izin, menjadi 17 izin;
8. Sektor Perindustrian: 49 izin, menjadi 17 izin;
9. Sektor Perdagangan: 103 izin, menjadi 42 izin;
10. Sektor Perhubungan: 233 izin, menjadi 125 izin;
11. Sektor Kominfo: 45 izin, menjadi 23 izin;
12. Sektor Keuangan; tetap 6 izin;
13. Sektor Pariwisata: tetap 2 izin;
14. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan: 17 izin, menjadi 9 izin;
15. Sektor Pendidikan Tinggi: 5 izin, menjadi 3 izin;
16. Sektor Agama dan Keagamaan: tetap 7 izin;
17. Sektor Ketenagakerjaan: 11 izin, menjadi 9 izin;
18. Sektor Kepolisian: 6 izin, menjadi 1 izin;
19. Sektor Perkoperasian dan UMKM: tetap 5 izin;
20. Sektor Ketenaganukliran: 139 izin, menjadi 39 izin;

Total ada 969 izin sebelum terbit PP 28 Tahun 2018, dan sesudahnya hanya terpangkas menjadi 491 izin. (*/mma)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close