EkonomiInvesment

Pengamat Minta Pemkot Evaluasi Perda yang Menghambat Investasi di Tarakan

KALTARABISNIS.CO – Pengamat ekonomi di Tarakan, Arifai Ilyas menilai iklim investasi di Kota Tarakan dapat ditumbuhkan dengan memangkas regulasi.

Salah satu cara yang bisa dilaksanakan adalah mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan Presiden Joko Widodo baik di level nasional sampai ke daerah.

Paket kebijakan pemangkasan masa perizinan iti kaya Arifai merupakan keseriusan pemerintah memacu realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik.

Kebijakan Presiden Jokowi lanjutnya, menjadi sinyal positif atas tataran birokrasi yang selama ini dianggapnya berbelit-belit.

“Pemkot semestinya follow up arahan Bapak Presiden dengan segera, karena prinsip dasar investasi yaitu pertama menginginkan kepastian hukum,” jelasnya.

Pemkot mesti mengkaji ulang sejumlah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang dianggap mempersulit masuknya investasi ke daerah.

“Karena birokrasi yang rumit atau berbelit-belit akan menghambat investasi,” katanya.

Pria yang sekaligus menjabat Sekertaris Majelis Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (MPW-ADI) Kaltara ini mengatakan, hambatan yang paling sering ditemui oleh calon investor adalah rantai birokrasi yang sangat panjang.

“Karena itu segera Pemkot mengevaluasi Perda maupun Perwali yg tidak ramah atau yang mempersulit investasi,” tuturnya.

Agar tidak tumpang tindih, Pemkot terlebih dahulu harus meningkatkan koordinasi antara Perda dengan peraturan di atasnya semisal undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lembaga.

“Setelah evaluasi, apakah mencabut yang berbenturan dengan kepentingan investasi atau direvisi yang masih memungkinkan penyempurnaan untuk perbaikan iklim investasi,” jelasnya.

Arifai mengatakan, peraturan-peraturan tersebut selama ini dianggap merepotkan pengusaha dan masyarakat dalam berinvestasi. Padahal, dunia usaha justru menginginkan adanya kemudahan dalam perizinan.

“Semua itu dapat terwujud jika DPRD dan Pemkot memiliki persepsi yang sama,” jelasnya. (*/uma)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close